JAKARTA –
**Borneonews - Beijing**, Kemitraan Transisi Energi yang Adil di Indonesia, lebih dikenal dengan istilah *Just Energy Transition Partnership* (JETP), telah ditampilkan sebagai sebuah model pembiayaan untuk mendukung transisi energi di negara tersebut dalam forum East Asia 2024. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekretariat JETP, Edo Mahendra. Edo menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak kemitraan dan dukungan. Namun, penting untuk mempertanyakan bentuk dukungan yang diharapkan. "Kami menginginkan partisipasi dalam pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kualitas rendah karbon, yang tentunya memerlukan standar yang berbeda," ujar Edo saat berbicara di Beijing. JETP sendiri merupakan komitmen pendanaan yang mencapai total 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp301 triliun. Sumber dana ini disepakati dalam sebuah pertemuan pada sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang berlangsung di Bali pada bulan November 2022. Dalam inisiatif ini, Indonesia menggandeng sejumlah negara maju yang tergabung dalam *International Partners Group* (IPG). Negara-negara yang terlibat di antaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norwegia, Prancis, dan Uni Eropa. Dalam perkembangannya, total komitmen pendanaan JETP telah meningkat menjadi 21,6 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, 11,6 miliar dolar AS bersumber dari dana publik negara-negara anggota IPG, dan 10 miliar dolar AS berasal dari lembaga perbankan internasional yang ada dalam *Glasgow Financial Alliance for Net Zero* (GFANZ). Pada tanggal 21 November 2023, rencana Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP akan disusun, berisi proyek-proyek investasi yang berpotensi didanai melalui skema ini. CIPP akan mengedepankan beberapa area fokus utama, seperti pembangunan transmisi, pengakhiran operasi lebih awal pembangkit listrik tenaga uap berbasis batubara, akselerasi energi terbarukan yang dispatchable, energi terbarukan variabel, dan peningkatan rantai pasok energi terbarukan. Menurut Edo, perbedaan substansial JETP terletak pada partisipasi sektor swasta. Semua pihak yang terlibat dorong untuk berkontribusi sesuai aturan yang ada. Meskipun demikian, saat ini pendanaan JETP masih dalam kategori *club financing type*, sehingga banyak aspek yang belum sepenuhnya terintegrasi. "Jika kita ingin mengembangkan JETP 2.0, maka perlu adanya peningkatan sinkronisasi antara pendanaan pemerintah dan swasta yang lebih efisien," jelasnya. Komposisi pendanaan dari JETP mencakup berbagai sumber, seperti pendanaan non-konsesi, konsesi, investasi ekuitas, hibah, dan bentuk lainnya, dengan total hibah yang sebanding dengan sekitar 1,4 persen dari total komitmen. Edo memberikan contoh konkret dari JETP, yakni *Energy Transition Mechanism* (ETM) yang diimplementasikan untuk memensiunkan PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat. Tanpa mekanisme ini, penghentian operasi PLTU tersebut tidak akan terwujud. ETM sendiri bertujuan untuk mempercepat transisi menuju emisi nol bersih (Net Zero Emission) pada tahun 2060 dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan. Pembiayaan untuk ETM bersifat campuran, melibatkan dana dari berbagai sumber seperti lembaga pemerintah, bank pembangunan, dan sector swasta, yang akan dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur. Dalam konteks JETP, ETM berfokus pada penghentian operasi PLTU Cirebon-1 yang mempunyai kapasitas 660 megawatt. Kerja sama antara sejumlah pihak, termasuk PT Perusahaan Listrik Negara, Cirebon Electric Power, dan Bank Pembangunan Asia, menjadi kunci untuk merealisasikan rencana ini, yang berpotensi mengakhiri operasi PLTU pada tahun 2035, tujuh tahun lebih cepat dari rencana awal. Lebih lanjut, Edo mengungkapkan inisiatif lainnya dalam konteks JETP, yakni ekspor listrik bersih rendah karbon dari Indonesia ke Singapura. Kerja sama ini menjadi langkah untuk memperbaiki minimnya pembangunan pembangkit listrik baru akibat kurangnya permintaan. Indonesia dan Singapura telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai interkoneksi listrik lintas batas, dengan nilai proyek mencapai 20 miliar dolar AS. Singapura berencana untuk mengimpor 4 gigawatt listrik rendah karbon pada tahun 2035, di mana 50 persen dari total impor ini diharapkan berasal dari Indonesia. Kerja sama ini tidak hanya mencakup aspek pemenuhan kebutuhan energi, tetapi juga memberikan kerangka kerja bagi proyek komersial yang mendorong perdagangan listrik lintas negara. Saat ini, *Energy Market Authority* (EMA) Singapura telah memberikan persetujuan bersyarat kepada lima perusahaan untuk mengimpor 2 gigawatt listrik dari Indonesia, yang sebagian besar bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Lima perusahaan tersebut sudah melakukan studi kelayakan dan terdiri dari berbagai konsorsium yang bekerja sama dalam proyek ini. Edo optimis bahwa pemerintahan yang baru akan dilantik bulan depan akan melanjutkan semua komitmen yang telah dibuat dalam inisiatif ini. ANTARA