JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Indonesia saat ini menghadapi momen krusial dalam perjalanan ekonominya. Kelas menengah, yang sebelumnya menjadi pendorong utama pertumbuhan perekonomian, kini dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup serius. Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan kelas menengah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Menurut data dari Bank Dunia tahun 2020, kelas menengah Indonesia adalah segmen populasi dengan laju pertumbuhan tercepat, yaitu sekitar 10 persen per tahun. Diperkirakan, pada tahun 2045, jumlah penduduk yang tergolong kelas menengah akan mencapai kisaran 70 persen dari total penduduk negara ini. Namun, dalam lima tahun terakhir, justru terjadi penurunan jumlah penduduk kelas menengah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tercatat penurunan sebesar 4,32 persen poin, dari 21,45 persen pada tahun 2019 menjadi 17,13 persen pada tahun 2024. Fenomena ini jelas merupakan sinyal yang tidak boleh diabaikan, terlebih lagi dengan melonjaknya tingkat *financial inclusion* di Indonesia. Laporan mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada tahun 2023 menunjukkan tren positif dengan persentase mencapai 88,7 persen. Angka tersebut menggambarkan bahwa delapan dari sepuluh penduduk, termasuk mereka yang berada di kelas menengah, kini memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, seperti rekening bank, pinjaman, asuransi, serta produk keuangan lainnya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memanfaatkan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan formal. Di skala global, isu *inclusivity* dalam keuangan telah menjadi agenda penting. Banyak negara berusaha untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan dengan tujuan memberdayakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan mereka. Inklusi keuangan dianggap sebagai pendorong utama untuk mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan hal ini juga diakui dalam tujuh dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Komitmen G20 pun mengarah pada upaya untuk memajukan inklusi keuangan di seluruh dunia. Namun, perlu disadari bahwa *financial inclusion* bukan hanya mengenai akses, melainkan juga penggunaan aktif layanan keuangan yang tersedia. Hal ini termasuk kegiatan seperti menyimpan uang di bank, memanfaatkan dompet digital, serta menggunakan layanan kredit. Sebuah laporan dari Bank Indonesia pada tahun 2020 menyebutkan bahwa inklusi keuangan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan akses yang lebih luas dan terjangkau terhadap jasa keuangan, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengelola risiko, menciptakan aset, dan berinvestasi pada pendidikan serta kesehatan. Semua faktor ini akan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Meskipun tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah berada pada taraf yang baik, kenyataannya banyak masyarakat dari kelas menengah yang masih terjebak dalam tantangan stagnasi ekonomi. Walaupun inklusi keuangan mengalami pertumbuhan, daerah-daerah di luar Pulau Jawa masih menghadapi hambatan serius dalam akses terhadap layanan keuangan. Data dari Potensi Desa tahun 2021 menunjukkan bahwa penyebaran agen bank dan ATM sangat minim di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan, Maluku, dan Papua. Keterbatasan akses ini menjadi kendala bagi kelas menengah di wilayah tersebut untuk memanfaatkan potensi *inclusivity* secara maksimal. Selain itu, tingkat inklusi keuangan di kalangan kelas menengah sendiri juga tidak merata. Berdasarkan laporan SNKI tahun 2021, meskipun sebagian besar masyarakat berpendapatan menengah ke atas memiliki akses yang cukup tinggi terhadap rekening dan layanan keuangan formal—dengan 71 persen memiliki akun dan 86,3 persen menggunakan produk keuangan formal—akses mereka terhadap berbagai produk perbankan dan non-bank tetap rendah. Penggunaan berbagai produk dan layanan, seperti pinjaman serta *mobile banking*, bahkan berada di bawah 50 persen, sementara untuk produk non-bank seperti pembelian obligasi, saham, dan reksa dana, penggunaannya masih di bawah 10 persen. Penurunan jumlah kelas menengah ini memicu pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan. Maka dari itu, langkah-langkah konkret perlu diambil agar Indonesia dapat keluar dari jebakan yang biasa disebut dengan "middle-income trap." Beberapa langkah strategis yang harus diimplementasikan antara lain peningkatan literasi keuangan, yang seharusnya menjadi prioritas dalam strategi inklusi keuangan. Masyarakat, khususnya kelas menengah, perlu mendapatkan pengetahuan yang memadai mengenai produk keuangan, termasuk investasi, agar dapat memanfaatkannya secara optimal. Selanjutnya, peningkatan infrastruktur keuangan di daerah tertinggal juga sangat diperlukan. Tanpa akses yang merata, inklusi keuangan tidak akan berarti banyak, hanya sekadar angka tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pro-investasi juga perlu diperkuat. Pemerintah dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hendaknya merancang kebijakan yang mendorong masyarakat agar lebih banyak berinvestasi, contohnya melalui insentif pajak bagi rumah tangga yang berinvestasi serta program literasi keuangan yang berfokus pada manfaat jangka panjang dari investasi tersebut. Terakhir, pendidikan harus menjadi fokus utama. Saat ini, sekitar 37,75 persen penduduk kelas menengah masih memiliki latar belakang pendidikan di tingkat SMP atau lebih rendah. Pendidikan berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan. Penelitian menunjukkan bahwa tambahan satu tahun pendidikan dapat mengurangi risiko kemiskinan dan ketimpangan sosial hingga sekitar 29 persen. Inklusi keuangan adalah tentang lebih dari sekadar memberikan akses kepada rekening bank. Ini merupakan tentang menciptakan peluang nyata bagi setiap rumah tangga kelas menengah untuk berkembang, meningkatkan kesejahteraan, dan melampaui batasan-batasan ekonomi mereka. Dengan akses terhadap investasi, pemahaman keuangan yang cukup, dan pendidikan yang lebih baik, kelas menengah diharapkan memiliki peluang besar untuk naik ke kelas atas. Untuk itu, agar Indonesia dapat mencegah terjebaknya kelas menengah dalam stagnasi ekonomi, kebijakan inklusi keuangan yang lebih progresif harus segera diterapkan. Saatnya Indonesia tidak hanya berbicara, tapi bergerak menuju aksi nyata agar kelas menengah tidak terperangkap dalam jurang stagnasi. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus bersatu menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpotensi mendorong mobilitas sosial untuk setiap lapisan masyarakat. ANTARA