BORNEONEWS, Sampit - Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik khususnya guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) dan Bahasa Inggris di tingkat Sekolah Dasar (SD). Hal ini menyusul adanya keluhan dari para pendidik terkait kekurangan guru di sejumlah sekolah.
Halikinnor menegaskan pihaknya akan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kekurangan guru tersebut, terutama karena Kurikulum Merdeka yang diberlakukan telah mewajibkan pelajaran Bahasa Inggris di SD.
"Terkait kebutuhan guru PJOK dan Bahasa Inggris, kalau memang nanti kita membutuhkan, saya tetap akan mengangkat kontrak dengan gaji yang setara UMR," kata Halikinnor, Jumat, 20 September 2024.
Nantinya pihaknya juga akan membuka formasi PNS, tetapi untuk sementara waktu karena kebutuhan mendesak sehingga dibuka kontrak dulu.
Pihaknya akan menghitung kebutuhan guru Bahasa Inggris dan PJOK di SD se-Kotim untuk memastikan kebutuhan anggaran gaji setiap bulan.
Perekrutan ini akan membuka kesempatan bagi lulusan daerah yang memiliki kualifikasi sesuai untuk mendaftar sebagai guru kontrak.
"Kita akan membuka peluang bagi anak-anak kita, sesuai dengan lulusan yang relevan, untuk menjadi guru kontrak. Mereka bisa mendaftar dengan gaji sesuai UMR sehingga tertarik untuk mengajar," imbuhnya.
Pernyataan ini disampaikan Halikinnor setelah mendengar langsung keluhan yang disampaikan oleh perwakilan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dari Kecamatan Hilir Utara Bagendang, Siti Lawana, yang juga merupakan Kepala Sekolah SDN 2 Sumber Makmur. Siti memaparkan bahwa hampir seluruh sekolah di wilayahnya tidak memiliki guru PJOK.
Selain itu, dengan diterapkannya Kurikulum Merdeka yang mewajibkan pelajaran Bahasa Inggris mulai dari kelas 3 hingga kelas 6, kekurangan tenaga pengajar untuk mata pelajaran ini juga menjadi masalah yang serius.
"Kami berharap pemerintah dapat memenuhi kebutuhan ini, baik dengan mengangkat guru kontrak atau kebijakan lainnya, karena mulai dari kelas 3, 4, 5, dan 6 Kurikulum Merdeka mewajibkan adanya pelajaran Bahasa Inggris. Sementara ini, kami mengandalkan guru honorer, namun hal ini membuat pengeluaran dana BOS membengkak," kata Siti. (DEWI PATMALASARI/R)
