JAYAPURA –
**Borneonews - Jayapura**, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mendorong upaya pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel sebagai langkah menuju transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Papua. Kepala Perwakilan BPKP Papua, Zainuri, menjelaskan bahwa penyaluran dana desa merupakan salah satu dukungan pemerintah yang penting dalam proses pembangunan di tingkat desa. Dalam hal ini, BPKP mengadakan workshop mengenai pengelolaan dana desa di Kabupaten Keerom pada Kamis, 19 September, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah serta perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan. Zainuri mencatat bahwa dengan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta pengelolaan keuangan desa yang efektif, penggunaan dana tersebut diharapkan bisa menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini penting agar memberikan rekomendasi yang strategis terkait pengelolaan keuangan di desa-desa. Lebih lanjut, dia menunjukkan adanya tantangan dalam proses ini, seperti rendahnya realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan. Penyebab utamanya adalah keterlambatan dalam penerimaan transfer dana oleh pemerintah kampung, baik dalam hal dana desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Zainuri, kurangnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel menjadi faktor yang menghambat. Ia memperkirakan bahwa hingga tahun 2024, realisasi penyaluran Dana Desa (DD) dan ADD di enam desa yang menjadi lokasi uji petik mencapai rata-rata 30,96 persen dari total anggaran yang dialokasikan. Zainuri menekankan pentingnya pemahaman mengenai prinsip anti korupsi bagi para pengelola desa. Dalam hal ini, pengembangan masyarakat dengan kesadaran anti korupsi diharapkan dapat meningkatkan integritas dalam pengelolaan dana. Di sisi lain, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom, Stenly N Moningka, memberikan apresiasi kepada BPKP Papua. Dia menyatakan harapannya agar workshop ini dapat berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan dan pembangunan di desa. Stenly berharap, melalui kegiatan ini, tata kelola keuangan di tingkat desa maupun kampung akan semakin baik, sehingga implementasi keuangan dapat tepat sasaran. ANTARA