MATARAM –
**Borneonews - Mataram**, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan ekonomi yang selama ini didorong oleh sektor tambang. Kesadaran ini mencerminkan perlunya transformasi ekonomi yang berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Iswandi, menegaskan pentingnya meningkatkan aspek inklusif dalam pembangunan dan ekonomi di daerah ini. Dalam pernyataannya, ia menekankan, "Kami perlu terus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang bukan berasal dari sektor tambang dapat terus meningkat." Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat adanya tanda-tanda perbaikan pada laju pertumbuhan ekonomi sektor nontambang di NTB, khususnya pascapandemi *COVID-19*. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi nontambang tercatat sebesar 2,86 persen, yang kemudian meningkat menjadi 3,42 persen di tahun 2022, dan mencapai 4,80 persen pada tahun 2023. Dalam hal pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor tambang, tren menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi di sektor tambang tercatat sebesar 2,30 persen, lalu melejit menjadi 6,95 persen di tahun 2022, namun mengalami penurunan menjadi 1,80 persen pada tahun 2023. Iswandi juga mencermati perkembangan di tingkat regional, mencatat bahwa Bali, meskipun tanpa sektor tambang, terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Nusa Tenggara Timur juga menunjukkan kinerjanya yang baik dalam hal pertumbuhan ekonomi, meskipun mengandalkan sektor yang berbeda. Selama periode 20 tahun ke depan, tepatnya antara tahun 2025 hingga 2045, pemerintah NTB berencana untuk memfokuskan pengembangan pada sektor pariwisata dan industri pengolahan. Langkah ini diharapkan dapat menggantikan dominasi sektor tambang terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah setempat meyakini bahwa ekonomi yang digerakkan langsung oleh masyarakat adalah kunci untuk memajukan NTB serta meningkatkan pendapatan per kapita penduduknya. Iswandi menegaskan, "Potensi nontambang menjadi perhatian utama kami untuk mendorong produktivitas dan diversifikasi ekonomi." ANTARA