JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kini mengedepankan upaya kampanye terkait tiga isu penting untuk memastikan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 berlangsung dengan damai. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Isu-isu tersebut meliputi peningkatan partisipasi pemilih sebagai yang pertama, kemudian antisipasi terhadap potensi konflik sosial berbasis SARA, netralitas, serta pentingnya menjaga ruang digital agar tetap bersih dari konten berbahaya. Ketiga, Kemenkominfo juga berusaha meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi demi kesejahteraan rakyat. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan hak suara mereka dengan bijaksana. Ia mengajak semua lapisan masyarakat untuk menolak narasi yang berkaitan dengan SARA serta kebencian, dan berupaya menjaga keselamatan ruang digital guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif. "Kita harus menyadari bahwa setiap suara memiliki nilai untuk menjaga demokrasi," ungkapnya dalam keterangan resmi pada hari Jumat. Budi juga menyampaikan bahwa kewaspadaan masyarakat sangat diperlukan menjelang Pilkada 2024. Mengingat adanya ancaman dari kekacauan informasi, termasuk *hoaks*, misinformasi, dan disinformasi, masyarakat diharapkan lebih cermat dalam mengkonsumsi informasi. Menurutnya, gangguan dan kekacauan informasi ini diperkuat oleh tiga elemen utama, yaitu agen informasi, pesan yang disebarkan, dan audiens yang menafsirkan informasi tersebut. Oleh karenanya, penting bagi masyarakat untuk melakukan verifikasi dengan bijak terhadap informasi yang beredar, khususnya yang berkaitan dengan Pilkada 2024. Hal ini diperlukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, serta dapat menjaga agar perhelatan demokrasi ini tetap berlangsung dengan positif. Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa jumlah isu hoaks yang beredar mengenai Pilkada Serentak 2024 tergolong rendah jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Dia mencatat bahwa dari periode 2019 hingga 2020 ditemukan sebanyak 80 isu hoaks terkait Pilkada, sedangkan sejak awal tahun 2023 hingga September 2024 hanya terdeteksi delapan isu hoaks mengenai Pilkada 2024. "Dapat kita katakan bahwa jumlah hoaks yang muncul menjelang Pilkada 2024 masih tergolong sedikit. Ini adalah keadaan yang perlu kita kelola dan jaga supaya penyelenggaraan Pilkada dapat berlangsung dengan damai, kondusif, dan terkendali," tutupnya. ANTARA