BATAM –
**Borneonews - Tanjungpinang**, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) terus melaksanakan berbagai program strategis guna mendukung perkembangan pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) agar dapat meningkat ke jenjang yang lebih tinggi. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengungkapkan bahwa salah satu inisiatif yang diambil adalah memberikan bantuan modal usaha berupa subsidi yang tidak dikenakan bunga, atau dikenal juga sebagai bunga nol persen. Program ini dijalankan melalui kerja sama dengan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. Sejak November 2021 hingga 2024, program tersebut telah berhasil menyalurkan dana sebesar Rp30,411 miliar, yang memberikan manfaat bagi 1.398 UMKM di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Kepri. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong keberlanjutan UMKM di daerah. Selain bantuan modal, Pemprov Kepri juga berupaya meningkatkan daya saing UMKM dalam pasar global dengan menyediakan berbagai program unggulan. Salah satunya adalah pemenuhan fasilitas sterilisasi untuk produk UMKM yang akan diekspor, dengan total anggaran mencapai Rp2 miliar. Ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu, Pemprov juga melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Di tahun 2023, sebanyak 1.269 pelaku usaha telah berpartisipasi dalam pelatihan-pelatihan tersebut. Gubernur Ansar menambahkan bahwa Pemprov Kepri turut memberikan bantuan peralatan usaha, seperti gerobak, *coolbox*, blender, serta peralatan memasak, agar pelaku UMKM dapat langsung menjalankan produksi mereka. Tak hanya itu, Pemprov juga menjalankan program pendampingan usaha yang melibatkan 27 tenaga pendamping UMKM di seluruh kabupaten dan kota. Program ini mencakup berbagai layanan, mulai dari perihal legalitas usaha, keuangan, pemasarannya, hingga digitalisasi serta pembukuan, bahkan ada pula bantuan di bidang hukum. Ansar juga menekankan pentingnya fasilitasi UMKM agar dapat terjun ke dalam platform digital. Saat ini, beberapa pelaku UMKM telah berhasil bergabung dengan platform seperti mbizz market dan e-katalog pemerintah. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 597 pelaku UMKM ikut berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan capaian lebih dari 26.000 paket. Hingga bulan ini, untuk tahun 2024, sebanyak 522 pelaku UMKM telah menyelesaikan 18.821 paket dari total 19.686 paket yang ditargetkan. Dengan program dan upaya tersebut, diharapkan pelaku UMKM di Kepulauan Riau dapat berkembang lebih pesat, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Gubernur Ansar menegaskan, pelaku UMKM membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah, terutama mengingat pengalaman pahit saat terjadi turbulensi ekonomi akibat pandemi COVID-19, di mana pelaku UMKM menjadi salah satu kekuatan penyelamat ekonomi. Dia juga mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan digitalisasi dalam memperluas jangkauan pemasaran produk mereka secara daring. Lebih jauh lagi, pelaku UMKM diharapkan untuk berorientasi ekspor karena beberapa produk dari Kepulauan Riau sudah mulai dipasarkan hingga ke luar negeri, termasuk negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Turki. Menurutnya, produk-produk yang berhasil diekspor mencakup berbagai jenis, mulai dari pakaian hingga makanan atau camilan. ANTARA