PEKANBARU –
**Borneonews - Pekanbaru**, Pengamat politik dari Universitas Lancang Kuning, Alexsander Yandra, mengamati bahwa banyak kepala daerah petahana di Provinsi Riau yang meningkatkan kegiatan pertemuan dengan masyarakat menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024. Di antara kepala daerah yang aktif dalam meningkatkan intensitas kehadirannya adalah Bupati Siak, Alfedri, Bupati Bengkalis, Kasmarni, Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, dan Bupati Pelalawan, H. Zukri. Mereka terlihat menggelar berbagai acara yang meliputi pendidikan, pembangunan, olahraga, seni, syukuran, hingga kegiatan keagamaan. Keterlibatan mereka dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat menunjukkan keinginan untuk tetap dekat dengan konstituen. Yandra menilai bahwa praktik ini merupakan langkah strategis untuk membangun citra positif menjelang pilkada. "Kegiatan ini menjadi sebuah bentuk pencitraan berkelanjutan yang bertujuan untuk menguatkan jalinan hubungan dengan masyarakat serta menunjukkan kehadiran nyata di tengah publik," tambahnya. Namun, dia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan kegiatan semacam ini, jika dilakukan secara berlebihan, dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Apabila kepala daerah menggunakan jabatannya untuk meraih keuntungan politik secara tidak langsung, hal ini berpotensi melemahkan integritas proses demokrasi di daerah tersebut. Selain itu, Yandra menyebutkan bahwa meskipun kegiatan tersebut muncul sebelum masa cuti dilaksanakan, aksi-aksi ini dapat dipersepsikan sebagai upaya mempercepat realisasi program yang dimaksudkan untuk memberikan efek positif bagi masyarakat. Namun, ia memperingatkan bahwa dampaknya bisa saja bersifat temporer dan tidak memberikan perubahan signifikan. Terkait isu *cawe-cawe politik*, Yandra menekankan bahwa seharusnya kegiatan pemerintah harus bersifat netral dan terpisah dari kepentingan politik pribadi. Penggunaan sumber daya pemerintah atau aparatur sipil negara dalam konteks ini bisa menjadi pelanggaran. Dia memberi contoh bahwa ketika seorang kepala daerah seperti Alfedri memanfaatkan kegiatan resmi dan fasilitas dari pemerintah untuk membangun citra politiknya, hal ini bisa dianggap sebagai praktik *cawe-cawe*. Ia juga mencatat bahwa dalam beberapa situasi, praktik semacam ini dianggap tidak etis dan bertentangan dengan prinsip pemisahan antara kepentingan pribadi dan publik. Idealnya, pejabat publik yang merasa memiliki dukungan yang kuat seharusnya menjauhi tindakan yang berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Sebagai ilustrasi, pada Rabu, 18 September, Bupati Siak, Alfedri, melakukan berbagai kegiatan melibatkan masyarakat sejak pagi hingga malam. Kegiatan tersebut dimulai dengan kunjungannya ke Pondok Pesantren Al Muttaqien di Bungaraya, dilanjutkan dengan peresmian bantuan air bersih oleh PT RAPP di Kampung Rantau Panjang, serta berbagai acara lainnya termasuk tabligh akbar bersama warga Muhammadiyah dan kejuaraan sepak bola Bupati Cup U-19. Selain itu, Bupati Bengkalis, Kasmarni, aktif menemui kepala desa dan memperpanjang masa jabatan mereka, sedangkan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, membagikan ratusan sepeda motor dinas bagi kepala desa serta pimpinan Badan Permusyawaratan Desa menjelang masa cuti pilkada. ANTARA