JAKARTA –
**Borneonews - Beijing**, Pemerintah Jepang telah mengumumkan bahwa mereka akan mengizinkan China, bersama dengan *International Atomic Energy Agency* (IAEA) dan beberapa pihak terkait lainnya, untuk ikut serta dalam pemantauan proses pembuangan air limbah yang telah diproses dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan limbah nuklir. Dalam sebuah konferensi pers yang dilaksanakan di Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengungkapkan bahwa China telah melibatkan dirinya dalam lebih dari sepuluh putaran negosiasi dan konsultasi dengan pihak Jepang dan IAEA sebelum kesepakatan ini terwujud. Jepang, menurut Mao, berkomitmen untuk memenuhi kewajiban hukum internasional dan berupaya sekuat mungkin untuk menghindari dampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Selain itu, Jepang juga akan melakukan evaluasi berkelanjutan terkait dampak terhadap ekosistem laut. Gelombang pertama pembuangan air olahan dari PLTN Fukushima dimulai pada tanggal 24 Agustus 2023. Dalam total empat putaran yang berlangsung sepanjang tahun fiskal 2023, sekitar 31.200 ton air yang telah diolah akan dibuang. Selanjutnya, pada tahun fiskal 2024, pemilik PLTN Fukushima Daiichi, TEPCO, merencanakan pembuangan total 54.600 ton air limbah dalam tujuh putaran. Sebelumnya, pemerintah China secara tegas menolak tindakan pembuangan air olahan tersebut, menilai bahwa langkah tersebut tidak bertanggung jawab. China juga menyerukan adanya kerjasama antara kedua negara untuk membentuk sistem pengaturan pemantauan internasional yang independen, termasuk melakukan pengambilan sampel air olahan dan pemantauan secara mandiri. Mao Ning menegaskan bahwa Jepang menyambut baik pembentukan kerangka pemantauan internasional jangka panjang yang berada di bawah IAEA. Ini akan memastikan bahwa semua pihak, termasuk China, dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan pembuangan air yang terkontaminasi nuklir. Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama pemantauan ini juga akan dapat melakukan perbandingan antar-laboratorium dengan menggunakan sampel air olahan yang telah didapat. Dalam upaya mengatasi kekhawatiran tentang dampak pembuangan air terkontaminasi, China dan Jepang sepakat untuk terus menjaga dialog yang konstruktif serta berbasis pada sains dalam menghadapi isu ini. Menghimbau perhatian lebih lanjut, Mao Ning menjelaskan mengenai pencabutan larangan impor produk laut Jepang setelah pembuangan air limbah. Dia menyatakan bahwa ketika China dapat ikut serta secara substantif dalam pemantauan internasional dalam bingkai IAEA, dan mampu melakukan pengambilan sampel secara independen, maka China akan mulai melaksanakan kembali impor produk laut dari Jepang. Namun, tindakan tersebut akan didasarkan pada bukti ilmiah yang baru, dan impor akan dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan ketentuan serta standard regulasi. Hal ini penting untuk meminimalisir risiko dan melindungi kesehatan masyarakat. Mao menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak berarti bahwa China akan segera membuka seluruh impor produk perikanan dari Jepang. Perlunya langkah-langkah yang sesuai dengan aturan *World Trade Organization* (WTO) dan perundang-undangan di China akan diutamakan, dengan penekanan pada keselamatan publik. Taktik yang tepat akan diterapkan berdasarkan bukti ilmiah serta konsultasi teknis dengan Jepang. Hasil dari konsultasi ini akan diumumkan ketika sudah ada kebijakan yang jelas. Dari sisi IAEA, mereka juga telah menyatakan dukungan terhadap permintaan yang diajukan oleh China terkait hal ini. TEPCO Holdings Inc, sebagai pengelola PLTN Fukushima, akan memasuki putaran kedelapan proses pembuangan air limbah terolah dari lokasi tersebut pada tanggal 7 Agustus 2024, di mana sekitar 7.800 ton air buangan yang telah disaring akan dibuang ke Samudera Pasifik setelah dicampur dengan volume air laut yang besar. Proses pembuangan tahap keempat telah diselesaikan pada tanggal 25 Agustus. Monitoring terkait konsentrasi zat radioaktif di air dari tangki penyimpanan dilakukan oleh TEPCO, Badan Tenaga Atom Jepang, dan perusahaan penelitian swasta. Hasilnya menunjukkan bahwa kadar semua zat radioaktif, kecuali tritium, berada di bawah batas yang ditentukan secara nasional. Namun, konsentrasi tritium yang terdeteksi mencapai 200.000 becquerel per liter, jauh melampaui batas pembuangan yang diizinkan oleh pemerintah Jepang, yaitu di bawah 1.500 becquerel per liter. Meskipun begitu, TEPCO berjanji untuk mengencerkan air tersebut dengan rasio 740 kali lebih banyak dari volume air laut untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang. Dari hasil pengawasan TEPCO dan otoritas terkait, tidak ditemukan adanya anomali pada konsentrasi zat radioaktif di air laut maupun ikan di sekitar PLTN Fukushima yang mengalami kerusakan akibat bencana gempa bumi dan tsunami pada Maret 2011. Hal ini menjadi berita penting bagi masyarakat dan semua pihak yang terlibat, seiring perhatian global yang terus tertuju pada isu ini. ANTARA