JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dalam membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh izin distribusi produk. Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Jakarta dengan Kepala BPOM Taruna Ikrar, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menggarisbawahi pentingnya mempermudah akses bagi pelaku UMKM dalam memperluas jangkauan pasar mereka melalui penyederhanaan proses perizinan. Lebih lanjut, Teten menekankan bahwa standardisasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk UMKM serta melindungi pasar domestik dari tekanan produk impor. Dalam hal ini, standardisasi menjadi salah satu kunci untuk mendukung daya saing produk lokal. Sementara itu, Ikrar mencatat bahwa meskipun UMKM di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar, masih banyak di antara mereka yang belum mendapatkan izin distribusi produk dari BPOM. Ia mencatat bahwa dari sekitar 10 ribu UMKM yang bergerak di sektor makanan olahan, hanya sekitar 6 ribu yang terdaftar dalam basis data BPOM. Di sisi lain, BPOM telah mengeluarkan izin kepada 1.700 UMKM yang menjual obat tradisional, suplemen, dan kosmetik. Namun, Ikrar berkeyakinan bahwa jumlah UMKM di sektor ini seharusnya dapat mencapai ribuan, mengingat besarnya potensi yang ada. Dalam upaya untuk memaksimalkan potensi ini, Ikrar menjelaskan bahwa mereka telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, dengan pertimbangan bahwa unit pelaksana teknis BPOM hanya tersedia di 76 kota di seluruh Indonesia. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan kementerian terkait untuk memberikan pendampingan dan insentif kepada UMKM agar dapat memenuhi syarat yang diperlukan untuk mendapatkan izin. Kedua lembaga tersebut juga telah sepakat untuk bersinergi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di daerah, dengan tujuan akhir untuk mengembangkan UMKM lokal secara berkelanjutan. ANTARA