BANTEN –
**Borneonews - Serang**, Pemerintah Provinsi Banten telah memastikan bahwa masyarakat yang memenuhi syarat akan dapat menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak yang akan digelar pada 27 November 2024. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Banten, Virgojanti, menekankan pentingnya kehadiran masyarakat di tempat pemungutan suara (TPS) untuk meningkatkan partisipasi dalam Pilkada. Virgojanti menyatakan, "Kami ingin mendorong kehadiran masyarakat ke TPS sehingga angka partisipasi dalam Pilkada di Provinsi Banten dapat meningkat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan indeks demokrasi.” Pernyataan ini disampaikan setelah menerima kunjungan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Serang pada hari Jumat. Dia juga berharap agar semua pasangan calon serta tim pendukungnya menjalankan proses pilkada sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Saya juga mengingatkan tentang netralitas aparatur selama pelaksanaan pemilu ini," tambahnya. Dalam rangka memastikan kelancaran proses, Virgojanti berencana mengeluarkan imbauan kepada pelaku usaha untuk menghentikan aktivitas bisnis mereka selama masa Pilkada Serentak 2024. Hal ini dianggap penting agar fokus masyarakat terjaga pada proses pemilu. Pada kesempatan yang sama, Virgojanti memberikan informasi mengenai jumlah pemilih dan TPS berdasarkan Data Pemilih Sementara yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten. Dia menjelaskan bahwa data tersebut akan diperbarui setelah hasil pleno KPU berdampak pada Data Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada. Ia menambahkan bahwa penganggaran untuk kegiatan tersebut telah disiapkan dan dicairkan sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang telah berlangsung, termasuk pembentukan desk khusus untuk Pilkada. Pemprov Banten juga telah memfasilitasi pembayaran premi ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan bagi panitia ad hoc yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada. Dinas Kesehatan Provinsi Banten juga berkomitmen untuk menyiapkan fasilitas kesehatan serta tenaga medis yang diperlukan. Hal ini juga mencakup penyediaan dana santunan sebagai langkah antisipatif terhadap kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. Virgojanti mengungkapkan bahwa Pemprov Banten juga berupaya untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan terhadap informasi atau berita tidak bertanggung jawab yang beredar di media siber. Kerjasama dengan Kepolisian Daerah dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menjadi bagian dari strategi ini. Terkait dengan kelompok rentan, khususnya masyarakat adat, dia menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memfasilitasi masyarakat adat agar dapat menyalurkan hak pilihnya, serta berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Dalam rangka tersebut, masyarakat adat Badui yang berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif sebelumnya juga diharapkan dapat ikut serta dalam Pilkada Serentak 2024. Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 mengenai Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2024. Anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak yang telah dialokasikan di Provinsi Banten mencapai Rp600,179 miliar, yang terdiri dari Rp499,179 miliar untuk KPU dan Rp100,999 miliar untuk Bawaslu. Anggaran tersebut telah disampaikan dan dicairkan, serta tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 telah dimulai. Dalam pertemuan tersebut, anggota Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi memberikan apresiasi terhadap dukungan yang diberikan oleh Pemprov Banten, termasuk pembayaran premi ke BPJS Ketenagakerjaan, persiapan dana santunan untuk antisipasi kecelakaan, serta dukungan dari Dinas Kesehatan dan pemantauan terhadap berita bohong. Pramono juga mengharapkan agar ada pemantauan yang ketat terhadap isu-isu di ranah siber agar kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat tidak terganggu. Ia mendorong agar semua aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, serta intelijen bertindak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. ANTARA