MAKASSAR –
**Borneonews - Mamuju**, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat baru saja menerima kehadiran 28 kepala keluarga (KK) dari kelompok transmigran yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Mereka akan ditempatkan di dua lokasi, yaitu Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah. Darmawati Jusuf, selaku Kepala Bidang Pembangunan, Permukiman, dan Penempatan dari Dinas Transmigrasi Provinsi Sulbar, menjelaskan bahwa dari 28 KK tersebut, sebanyak 10 KK akan menetap di unit pemukiman transmigrasi (UPT) Tanjung Cina yang terletak di Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu. Sementara itu, 18 KK lainnya akan ditempatkan di lokasi transmigrasi Saluandeang yang berada di Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. Program transmigrasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai pemerataan penduduk, meningkatkan pembangunan, serta menyebarkan kesejahteraan di masyarakat. Darmawati juga mengingatkan agar para transmigran dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, baik dengan sesama transmigran maupun masyarakat setempat. Lebih jauh, dia berharap bahwa program transmigrasi ini dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Sejak tahun 2018 hingga saat ini, telah dibangun sebanyak 100 unit rumah transmigrasi di UPT Tanjung Cina. Rumah-rumah ini telah dihuni oleh 100 KK yang kini dapat menikmati berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam perkembangan tersebut, pemukiman transmigrasi ini juga dilengkapi dengan pembangkit tenaga listrik surya yang bersifat *portable*, serta menyediakan lahan untuk pekarangan dan usaha. Infrastruktur pendukung seperti jembatan permanen dan semi-permanen juga sudah disediakan. Tidak kalah penting, pemerintah memberikan jaminan hidup berupa beras dan non-beras, serta peralatan dan pembekalan lainnya untuk kebutuhan para transmigran. Darmawati menjelaskan lebih lanjut bahwa pemukiman tersebut dilengkapi dengan akses jalan poros dan jalan desa, serta memiliki fasilitas umum yang memadai, seperti sekolah dasar, puskesmas pembantu, balai desa, gudang, serta kantor unit desa. Semua ini dirancang untuk mendukung kehidupan dan kegiatan produksi pertanian para transmigran di daerah baru mereka. ANTARA