JAKARTA –
**Borneonews - Medan**, Pekan Olahraga Nasional (PON) pertama yang diselenggarakan di dua provinsi telah resmi berakhir pada Jumat malam (20/9). Acara yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 9 September di Aceh ini, ditutup oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. PON Aceh-Sumatera Utara 2024 mencatatkan Jawa Barat sebagai kontingen dengan perolehan medali terbanyak, yaitu 540 medali, termasuk 195 medali emas. Dalam kompetisi tersebut, Jawa Barat berhasil mengalahkan 38 kontingen lainnya, unggul dalam kategori medali emas, perak, dan perunggu. PON kali ini mempertandingkan 65 cabang olahraga, menjadikannya sebagai PON terbesar dalam sejarah dengan total 12.919 atlet yang berpartisipasi, melampaui jumlah atlet pada PON Riau 2012 yang sebelumnya dianggap terbesar. Seperti pada edisi sebelumnya, acara ini berhasil menciptakan berbagai rekor baru, sementara beberapa juara bertahan mempertahankan gelarnya atau justru kehilangan dominasi mereka. Namun, PON 2024 juga mengungkap sejumlah tantangan dan catatan kritis, terutama terkait dengan kondisi fasilitas pertandingan. Beberapa isu, seperti venue yang bocor dan belum selesainya pembangunan Sumut Sports Centre di Sumatera Utara, telah memicu kontroversi di seluruh negeri. Kritik ini disertai dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan, yang saat ini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian dengan fokus utama pada penggunaan anggaran. Pembiayaan untuk PON ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah, di mana anggaran dari pemerintah pusat, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), jauh lebih besar dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari data yang dihimpun, total anggaran PON 2024 mencapai sekitar Rp3,9 triliun, di mana Rp2,2 triliun bersumber dari APBN dan Rp1,7 triliun dari APBD. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai hal, termasuk penyelenggaraan pertandingan, upacara, dan peralatan, serta untuk renovasi dan pembangunan venue. Meskipun total anggaran ini lebih kecil dibandingkan dengan PON 2020 di Papua yang menghabiskan sekitar Rp8 triliun, tetap saja nilai tersebut merupakan beban besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sangat penting untuk menyadari bahwa rencana penyelenggaraan PON telah dipersiapkan jauh-jauh hari. Aceh dan Sumatera Utara ditetapkan sebagai tuan rumah PON 2024 sudah delapan tahun lalu, saat PON 2016 digelar di Jawa Barat. Sepertinya waktu tersebut seharusnya cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga acara dapat berjalan tanpa catatan negatif, baik dalam segi penyelenggaraan pertandingan maupun kondisi venue. Namun, realita menunjukkan adanya masalah di beberapa venue yang belum sepenuhnya siap, misalnya di Sumut Sports Centre di Deli Serdang. Beberapa atlet juga mengeluhkan masalah akomodasi yang berkaitan dengan venue dan cabang olahraga tertentu. Situasi ini berujung pada tindakan penyelidikan oleh kepolisian terkait dugaan korupsi, yang belum lama ini juga terjadi di Papua. Meskipun kekurangan tersebut hanya terjadi di beberapa venue dan bukan keseluruhan, namun hal-hal kecil semacam ini dapat merusak citra acara besar seperti PON. Oleh karena itu, penyelenggara harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dari waktu ke waktu. Acara olahraga semacam ini memiliki dampak yang luas, namun tidak boleh melupakan fakta utama bahwa fokus utama adalah pada olahraga, atlet, dan prestasi yang diraih. PON bukan hanya ajang kompetisi, melainkan juga wadah untuk menumbuhkan persatuan bangsa. Namun, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan acara berlangsung tanpa kendala, agar atlet merasa nyaman dalam bertanding. Dari kenyamanan yang dirasakan, diharapkan para atlet dapat menunjukkan performa terbaik mereka, yang tentunya berdampak positif bagi perkembangan olahraga di tingkat nasional. Fasilitas yang baik dan perlakuan kompetisi yang profesional akan mendorong atlet meraih prestasi lebih tinggi, yang juga akan menarik perhatian masyarakat. Memperbaiki kesan PON di mata masyarakat tentu menjadi tantangan tersendiri. Diperlukan inovasi dalam penyelenggaraan acara sehingga menarik perhatian publik, seperti upaya yang telah dilakukan oleh berbagai organisasi olahraga Internasional dalam memanfaatkan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Ada banyak cara untuk menghidupkan kembali antusiasme masyarakat terhadap PON, terutama di era di mana teknologi memudahkan akses informasi dan hiburan. Dengan demikian, penggunaan dana yang besar seharusnya juga diarahkan untuk merancang pola baru dalam penyelenggaraan acara agar PON dapat dinikmati oleh masyarakat secara maksimal. Ke depan, penting untuk memastikan bahwa keluhan terkait fasilitas dan venue tidak terulang pada PON selanjutnya, yang rencananya akan digelar di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dalam empat tahun mendatang. Suasana kompetisi yang profesional dan berstandar internasional harus diwujudkan agar para atlet bisa menunjukkan kemampuan terbaik mereka, yang pada gilirannya akan menarik perhatian lebih luas dari masyarakat. Semoga publik dapat menikmati momen PON yang sebanding dengan keseruan ajang olahraga internasional lainnya, termasuk Olimpiade. Semua ini dapat dicapai dengan menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran penyelenggaraan dan melibatkan masyarakat serta sektor swasta dalam partisipasi yang lebih luas. ANTARA