BENGKULU –
**Borneonews - Mukomuko**, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mukomuko, yang terletak di Provinsi Bengkulu, mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan dan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah tersebut berlangsung secara demokratis dan transparan. Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Teguh Wibowo, menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah personel menjadi tantangan dalam mengawasi seluruh tahapan Pilkada. Dengan luas wilayah yang mencakup 15 kecamatan, ia khawatir bahwa tanpa dukungan dari masyarakat, Bawaslu akan kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. "Jumlah personel yang terbatas akan menyulitkan kami dalam mengawasi proses pemilihan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sangat penting," ujarnya. Kondisi ini mencerminkan salah satu kekurangan Bawaslu, mengingat jumlah personel di masing-masing tingkatan relatif kecil. Setiap pengawas di tingkat desa dan kelurahan diwakili oleh satu orang, sementara di tingkat kecamatan terdapat tiga orang pengawas, dan di tingkat kabupaten juga terdapat tiga orang termasuk staf. Di sisi lain, di setiap tempat pemungutan suara (TPS), hanya ada satu orang pengawas yang bertugas. Teguh Wibowo menekankan pentingnya kerja sama antara Bawaslu dengan masyarakat serta berbagai unsur lainnya untuk bersama-sama melakukan pengawasan. Apabila ada pelanggaran yang terdeteksi, masyarakat diharapkan melaporkannya ke Bawaslu. "Pencegahan lebih utama dibandingkan penanganan pelanggaran. Oleh karena itu, kami harap masyarakat dapat berpartisipasi secara maksimal," ungkapnya. Untuk mendukung upaya ini, Bawaslu telah melaksanakan sosialisasi tentang pengawasan partisipatif kepada berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran selama penyelenggaraan Pilkada. Sosialisasi tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023, yang menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam proses pengawasan. Bawaslu juga melibatkan beberapa organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi kepemudaan (OKP), organisasi keagamaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta Muhammadiyah. Keterlibatan pemilih pemula, penyandang disabilitas, dan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) juga menjadi bagian dari strategi untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada secara menyeluruh. Hal ini diharapkan akan menciptakan suasana pemilihan yang lebih adil dan akuntabel. ANTARA