SAMARINDA –
**Borneonews - Penajam Paser Utara**, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang terletak di Kalimantan Timur, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah ini agar sesuai dengan permintaan pasar kerja. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah lokal menjalin kerja sama dengan berbagai balai latihan kerja. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara, Erwansyah, mengungkapkan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi masyarakat setempat, sehingga dapat menunjang ekonomi keluarga. "Kami melakukan kolaborasi dengan sejumlah balai latihan kerja untuk meningkatkan kualitas SDM yang dapat berkontribusi terhadap pendapatan ekonomi keluarga,” jelasnya. Mitra kerja sama ini termasuk Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) di Balikpapan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Minyak dan Gas (Migas) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Sains dan Teknologi Solo dan Indonesia Learning Center (ILC) di Malang. Melalui program ini, diharapkan warga yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikasi yang diakui di pasar kerja. Erwansyah menambahkan bahwa masyarakat yang telah mengikuti pelatihan akan dipersiapkan untuk berpartisipasi di dalam pasar kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), ibukota masa depan Indonesia, dimana kepemilikan sertifikasi menjadi syarat penting untuk mengisi berbagai peluang kerja di sana. Pada tahun 2024, program pelatihan ini akan dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama, sebanyak 20 orang direncanakan untuk berangkat, diikuti 40 orang pada tahap kedua dan 30 orang untuk tahap ketiga, semua pelatihan ini akan diadakan di Kota Solo. "Saat ini, tahap tiga baru saja diberangkatkan ke Solo, dan secara bersamaan ada 20 orang yang menjalani pelatihan di Malang selama tiga bulan," tambahnya. Target lainnya adalah sebanyak 150 warga dapat mengikuti pelatihan kerja di tahun 2024, dengan total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp15 miliar. Menurut Yan Tambaru Pailan, yang terlibat dalam perencanaan program di Dinas Nakertrans, pada tahun 2023 sendiri sudah ada 99 warga yang mengikuti pelatihan dengan anggaran mencapai Rp600 miliar. Semua biaya pelatihan untuk 150 dan 99 orang tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Yan juga mencatat bahwa untuk pelatihan kerja pada APBD 2025, telah dialokasikan sebesar Rp10 miliar. Pada tahun 2023, sebanyak 702 warga juga mendapatkan pelatihan kerja melalui pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi Kalimantan Timur, serta sumbangan dari pihak swasta. ANTARA