PALEMBANG –
**Borneonews - Palembang**, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan tengah melakukan sosialisasi mengenai peta indeks kerawanan terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada tahun 2024. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi potensi kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang merupakan bagian dari pesta demokrasi. Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan, pada kesempatan peluncuran pemetaan kerawanan pemilu di Palembang, menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pencegahan kecurangan dalam pemilihan serentak yang dijadwalkan pada 2024. Dalam konteks ini, pihaknya melakukan identifikasi serta pemetaan kerawanan pilkada dengan menggunakan data dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Berdasarkan data yang diperoleh, Provinsi Sumatera Selatan berada pada peringkat keempat dari 28 provinsi yang dikategorikan dalam kerawanan sedang, dengan skor mencapai 55,32. "Dengan adanya IKP ini, kami berharap dapat memitigasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam setiap tahap pemilihan," tuturnya. Dalam penjelasannya, Kurniawan menggarisbawahi beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan untuk mengurangi potensi terjadinya pelanggaran. Isu-isu tersebut antara lain adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), keterlibatan tentara dalam politik, kode etik penyelenggara pemilu, serta terkait rekapitulasi hasil perhitungan suara, pencalonan yang bermasalah, intimidasi terhadap calon kepala daerah, dan praktik politik uang. "Mitigasi ini sangat penting, sehingga pengawasan harus dilaksanakan dengan baik," imbuhnya. Sementara itu, Anggota Bawaslu Sumsel yang membidangi Divisi Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Massuryati, menjelaskan bahwa peningkatan peringkat kerawanan di Sumsel disebabkan oleh adanya peningkatan skor kerawanan. "IKP Sumsel yang dirilis pada tahun 2022 berada di angka 35,07, sekarang meningkat menjadi 55,32 pada tahun 2024," ujarnya. Pada dimensi sosial politik, Sumsel mencatat skor yang signifikan mencapai 11,41, yang mengantarkannya pada peringkat kedelapan secara nasional. Di sisi lain, untuk tahapan pencalonan, skor Sumsel juga termasuk kategori tinggi dengan angka 13,12, menempatkannya pada peringkat keempat di tingkat nasional. Adapun tingkat kerawanan pemilihan di 17 kabupaten dan kota di Sumsel menunjukkan bahwa dua wilayah, yakni Kabupaten Lahat dan Musi Banyuasin (Muba), tergolong ke dalam kategori kerawanan tinggi. Sementara itu, sebelas kabupaten dan kota lainnya berada dalam kategori kerawanan sedang, sedangkan lima daerah lainnya dinyatakan dalam kategori kerawanan rendah. Massuryati menjelaskan bahwa Kabupaten Muba ditetapkan dalam kategori kerawanan tinggi pada dimensi sosial politik, sedangkan Kabupaten Lahat berada dalam kategori ini pada tahapan pencalonan. Meskipun Pilkada di Sumsel dan kabupaten/kota tidak tercatat dalam kategori rawan selama masa kampanye dan penghitungan suara, dia menekankan pentingnya kewaspadaan yang lebih tinggi selama periode tersebut. "Tidak menutup kemungkinan potensi kerawanan tinggi dapat muncul pada tahapan kampanye dan penghitungan suara, meskipun Sumsel tidak masuk dalam kategori menyeluruh dari tingkat kerawanan tinggi secara nasional. Kami harus tetap berkonsentrasi karena situasi bisa berubah sewaktu-waktu," ungkapnya. Dalam pernyataannya, Massuryati juga mengingatkan kepada para komisioner Bawaslu se-Sumsel untuk tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam setiap tahapan Pilkada serentak. Dia menegaskan bahwa setelah diambil sumpah jabatan, para komisioner diwajibkan untuk menjaga integritas dan tidak berpihak. ANTARA