AMBON –
**Borneonews - Ambon**, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku telah memperkuat kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku untuk menjaga keamanan dan stabilitas sektor jasa keuangan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung keamanan ekonomi di kawasan yang dikenal sebagai negeri Raja-raja. Dalam pernyataannya, Kapolda Maluku Irjen Pol. Eddy Sumitro Tambunan menegaskan komitmen instansinya untuk mendukung setiap upaya yang berfokus pada pemeliharaan stabilitas keamanan dan ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari OJK Provinsi Maluku di Ruang Tamu Kapolda pada hari Sabtu. Kapolda menjelaskan bahwa Polda Maluku memiliki kesiapannya untuk terus bekerja sama dalam melindungi masyarakat dari ancaman investasi ilegal. Ia menekankan tugas pokok Polda yang sejalan dengan misi OJK, terutama dalam memberikan perlindungan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko investasi ilegal. Lebih lanjut, Kapolda berharap pertemuan ini dapat menjadikan dasar bagi pengembangan program kerja sama yang lebih konkrit. Program ini diharapkan berfokus pada kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya investasi bodong serta kejahatan keuangan lainnya. Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf, menjelaskan peranan OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank di wilayah Maluku. OJK juga menjelaskan bahwa terdapat 21 cabang bank yang menjadi bagian dari pengawasan mereka. Andi menyoroti keberhasilan penanganan investasi ilegal di seluruh Indonesia, yang totalnya mencapai sekitar Rp140 triliun, serta upaya pembasmian lebih dari 8.200 pinjaman online (pinjol) ilegal. Tindakan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah dan kepolisian dalam Satuan Tugas yang bertugas untuk memantau aktivitas keuangan ilegal. OJK juga menekankan signifikansi kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Polri dalam memberantas perjudian online yang semakin marak. "Kami siap berkolaborasi untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di Provinsi Maluku dan berharap dukungan penuh dari Polri dalam tugas ini," ungkap Andi. Sebagai bagian dari inisiatif tersebut, Andi juga memaparkan rencana edukasi mengenai dampak keuangan ilegal melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang akan dilaksanakan di 118 kecamatan dan desa di Maluku. Tema yang diusung adalah “Masyarakat Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas 2045.” Dalam pelaksanaannya, dukungan dari Polri, khususnya melalui peran Bhabinkamtibmas di tingkat desa, akan menjadi kunci keberhasilan program ini. ANTARA