JAKARTA –
**Borneonews - Jawa Timur**, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan dan verifikasi lapangan di pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang terletak di wilayah Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi berlangsung dengan cara yang efektif dan efisien. Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi BPH Migas dalam mengatur, mengawasi, dan memverifikasi kelancaran serta ketepatan pendistribusian BBM subsidi. Dalam kunjungan ini, BPH Migas melakukan monitoring terkait kuota BBM subsidi yang dialokasikan untuk ASDP, yang adalah salah satu pengguna BBM subsidi tersebut. Kunjungan ini dilaksanakan di Pelabuhan Kamal, Bangkalan, dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Selama kegiatan ini, BPH Migas menerima penjelasan tentang proses bisnis yang terlibat, mulai dari pemesanan BBM subsidi yang diajukan ke badan usaha penugasan hingga saluran ke kapal laut. "Memahami proses bisnis yang digunakan oleh kapal dengan BBM subsidi sangatlah penting. Ini akan menjadi evaluasi kami untuk memperbaiki kinerja pemanfaatan BBM subsidi di tahun 2024 dan meningkatkan ketepatan perencanaan kuota untuk tahun 2025," ujar Erika. Erika juga menekankan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan memenuhi standar emisi yang lebih ketat melalui penerapan *low sulfur* yang diharapkan dapat mengurangi polusi udara serta dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Implementasi ini memerlukan persiapan yang matang dari semua pihak, termasuk ASDP. "ASDP harus mempersiapkan diri secara menyeluruh untuk penerapan BBM *low sulfur* di semua sektor pengguna. Ini mencakup penyesuaian mesin dan peralatan, serta memastikan operasional berjalan lancar," tambahnya. Anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim, menambahkan bahwa pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi untuk kapal-kapal ASDP merupakan upaya konkret BPH Migas dalam memastikan bahwa BBM subsidi diterima dengan tepat oleh konsumen. "Kami langsung mengawasi proses penyaluran BBM subsidi ke kapal penyeberangan dan penumpang. Kami mencocokkan volume BBM yang disalurkan dengan yang diterima, sehingga mekanisme pendistribusiannya sesuai dengan regulasi yang berlaku," ungkap Halim. Halim juga menekankan pentingnya membangun sistem terintegrasi agar penyaluran BBM subsidi oleh ASDP dapat tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Sementara itu, Kusnadi C Wijaya, Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), memberikan apresiasi terhadap masukan yang disampaikan oleh BPH Migas. Ia menyatakan kesiapan ASDP untuk berkolaborasi dalam memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran. "Kunjungan ini sangat berharga dalam monitoring penggunaan BBM subsidi di ASDP. Kami mendapatkan banyak masukan untuk introspeksi ke depan," ujarnya. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penerapan sistem digital untuk penyaluran BBM subsidi agar dapat dimonitor bersama oleh BPH Migas, ASDP, dan badan usaha penugasan. "Kami sangat mendukung rencana ini dan siap untuk berkolaborasi," tandasnya. ASDP sendiri memiliki 27 cabang di seluruh Indonesia dengan 318 lintasan yang terdiri dari 109 lintasan komersial dan 209 lintasan perintis. BUMN ini juga mengoperasikan 220 kapal roro, 37 pelabuhan, dan 53 tempat pengisian BBM. Hadir dalam kegiatan ini antara lain Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, Wahyudi Anas, dan Yapit Sapta Putra. Selain itu, VP Operasional PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Lutfi Pratama, EGM Jatimbalinus PT Pertamina Patra Niaga Aji Anom Purwasakti, serta Manager Corporate Sales Jatimbalinus Pande Andi Made Suryawan juga turut hadir. ANTARA