PADANG –
**Borneonews - Padang**, Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk tetap netral dalam konteks pemilihan kepala daerah yang akan datang, terutama menjelang Pilkada 2024. Pihak PMI memastikan bahwa mereka tidak akan mendukung calon kepala daerah manapun dalam perhelatan politik tersebut. Ketua PMI Sumbar, H. Aristo Munandar, menekankan pentingnya netralitas sesuai dengan salah satu dari tujuh prinsip dasar yang diadopsi oleh organisasi kepalangmerahan internasional. "PMI di seluruh Indonesia secara tegas tidak mendukung calon kepala daerah manapun," ungkap Aristo saat memberikan keterangan di Padang. Pernyataan ini muncul setelah beredarnya sebuah video yang menunjukkan kegiatan apel “Jumpa Bakti Gembira dan Temu Karya (Jumtek)” PMI Kota Padang di Lubuk Minturun, yang diduga memiliki nuansa kampanye mendukung salah satu pasangan calon wali kota. Aristo dengan tegas mengklarifikasi bahwa ajakan dalam video tersebut tidak merupakan pernyataan resmi dari institusi PMI. "Kalimat yang muncul dalam video itu adalah pendapat pribadi dari salah satu pengurus PMI Kota Padang," jelasnya. Pengurus lainnya, Ketua Bidang Organisasi PMI Sumbar H. Aim Zein, juga menyatakan bahwa pernyataan yang dapat diartikan sebagai dukungan terhadap calon tertentu tidak mencerminkan sikap institusi dan jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip netralitas. PMI Sumbar telah mengadakan rapat untuk mendiskusikan isu ini dan sepakat perlu adanya tindakan. "Kami telah mengirimkan surat kepada Ketua PMI Kota Padang dan merekomendasikan sanksi bagi pengurus yang terlibat. Anggota PMI sebenarnya diperbolehkan terlibat dalam tim kampanye atau sebagai kandidat dalam pemilihan, tetapi mereka harus mengajukan cuti atau menyatakan nonaktif dari posisinya di PMI selama proses pemilihan berlangsung," tambah Aim Zein. Sebagai bagian dari langkah pencegahan, PMI Sumbar juga memberikan arahan kepada seluruh pengurus di tingkat kabupaten dan kota untuk tetap menjaga netralitas. "Para pengurus yang tertarik untuk terlibat dalam politik dipersilakan, tetapi harus memastikan untuk tidak melibatkan PMI dalam aktivitas politik mereka. Mereka dapat mengajukan cuti selama periode pemilihan agar posisi PMI sebagai lembaga kemanusiaan tetap dijaga," tutup Aim Zein. ANTARA