JAKARTA –
**Borneonews - Hamilton, Kanada**, Menteri Luar Negeri Lebanon, Abdallah Rashid Bouhabib, menegaskan bahwa serangan berupa ledakan dari pager dan perangkat radio telah menciptakan krisis yang serius dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam konteks konflik bersenjata. Diungkapkan dalam sebuah pertemuan darurat yang diadakan oleh Dewan Keamanan PBB, Bouhabib menyatakan bahwa insiden tersebut muncul setelah Israel mengumumkan perang skala penuh di Lebanon, yang diprediksikan akan membawa negara itu kembali ke keadaan primitif. Kepada anggota Dewan Keamanan, Bouhabib menyoroti bahwa tindakan Israel ini mencerminkan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, di mana tidak ada perbedaan yang dibuat antara warga sipil dan anggota militer. Ia menekankan bahwa Israel tampaknya telah mengabaikan legitimasi internasional serta hak asasi manusia tanpa merasakan perlu untuk memberi pertanggungjawaban atas tindakannya. Lebanon meminta Dewan Keamanan untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya dan melaksanakan resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan oleh Badan tersebut. Bouhabib memperingatkan bahwa ketidakmampuan untuk bertindak dapat mengakibatkan terjadinya peperangan yang akan merusak stabilitas baik di Timur maupun di Barat. Dalam sesi tersebut, Kepala Urusan Politik PBB, Rosemary DiCarlo, menilai baku tembak yang terjadi antara Hizbullah dan tentara Israel sebagai pelanggaran berat terhadap gencatan senjata yang telah disepakati serta resolusi 1701. Dia mengungkapkan keprihatinan yang mendalam mengenai potensi meluasnya siklus kekerasan yang dapat membahayakan stabilitas Lebanon, Israel, serta kawasan sekitar secara keseluruhan. DiCarlo juga mengulangi seruan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, untuk segera melakukan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza. Menurutnya, risiko terhadap keamanan dan stabilitas di Lebanon dan sekitarnya tidak bisa diabaikan dan memerlukan perhatian serius dari komunitas internasional. Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Lebanon, menekankan bahwa serangan tersebut adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Ia menyoroti bahwa mengubah perangkat sipil menjadi senjata merupakan suatu ancaman besar dan menuntut agar Dewan Keamanan PBB menegakkan resolusi 1701 dengan tegas. Di pihak lain, Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood, berpendapat bahwa Washington tidak memiliki keterlibatan dalam ledakan yang terjadi tersebut. Dia juga menekankan pentingnya tidak mengabaikan akar permasalahan yang ada antara Israel dan Hizbullah, mengaitkan konflik yang terjadi dengan tindakan Hamas, kelompok Palestina yang dituduh menerima dukungan dari Iran. Dukungan AS kepada Israel ditegaskan kembali oleh Wood, yang menyatakan bahwa solusi diplomatik adalah satu-satunya jalan untuk memberikan perlindungan yang aman bagi warga sipil di Lebanon dan Israel. Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, mengecam keras tindakan serangan tersebut, menyebutnya sebagai suatu pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Dalam pandangannya, insiden itu menunjukkan bahwa hukum humaniter internasional telah diinjak-injak dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Ia mendorong diadakannya penyelidikan berkait serangan tersebut dan meminta Israel untuk menghentikan semua bentuk agresi, baik di Gaza maupun di Lebanon. Selain itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menilai bahwa tindakan itu adalah upaya sistematis untuk memicu ketegangan militer di kawasan. Rusia melihat peristiwa ini sebagai hasil dari perkembangan diplomasi yang dianggap manipulatif oleh pemerintah AS. Secara keseluruhan, krisis yang melibatkan Lebanon dan agresi yang dilakukan oleh Israel mengundang perhatian penuh dari berbagai negara, yang menuntut tindakan nyata untuk meraih perdamaian dan stabilitas di kawasan yang tengah bergejolak ini. ANTARA