SAMARINDA –
**Borneonews - Penajam Paser Utara**, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, mengajak semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang aman dan damai. Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif selama berlangsungnya proses demokrasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar, mengungkapkan pentingnya kepada semua penyelenggara untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan mereka dengan sebaik-baiknya. Hal ini bertujuan agar pilkada dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan demokratis. Lebih lanjut, Tohar menekankan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bersikap netral dan berintegritas. Tindakan ini penting untuk menjamin hak pilih masyarakat, yang merupakan bagian dari kewajiban penyelenggara pemilu. Di sisi lain, Tohar juga mengingatkan agar pegawai pemerintahan menjaga sikap netralitas selama proses pilkada. Netralitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara adil. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat merugikan tidak hanya individu yang terlibat, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pilkada. "Seluruh pegawai, termasuk aparatur desa, diharapkan untuk tetap menjaga netralitas dalam menghadapi dinamika politik yang ada," tambahnya. Tohar juga mengingatkan agar pegawai tidak terpengaruh, atau tidak mempengaruhi pihak lain untuk melakukan tindakan yang berpihak dalam konteks pemilu. Lebih dari itu, Tohar mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan pilkada dengan menciptakan suasana yang aman dan damai. "Gunakan hak pilih dengan bijak. Pilihlah pemimpin yang memiliki visi, komitmen, dan integritas untuk memajukan kabupaten kita," ujarnya. Diingatkan juga kepada masyarakat agar tetap menjaga persaudaraan dan kerukunan meskipun terdapat perbedaan dalam pilihan. Momen pilkada harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperkuat demokrasi. Pemerintah daerah telah menginstruksikan kepada seluruh pemerintahan kewilayahan, termasuk pemerintahan desa, untuk berperan aktif dalam menciptakan pilkada yang damai, jujur, dan adil. Demikian pernyataan dari Tohar, yang menjelaskan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran pilkada. ANTARA