JAKARTA –
**Borneonews - Hamilton, Kanada**, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaksanakan sesi darurat pada Jumat, tanggal 20 September, untuk membahas insiden pemicu ledakan yang menyebabkan kerusakan signifikan pada perangkat komunikasi di Lebanon. Dalam persidangan ini, Kepala Urusan Politik PBB, Rosemary DiCarlo, mengkritik tindakan baku tembak antara angkatan bersenjata Israel dan kelompok Hizbullah, yang dianggapnya sebagai pelanggaran terhadap perjanjian penghentian permusuhan serta pelanggaran resolusi 1701. DiCarlo menegaskan bahwa potensi pengembangan lebih lanjut dari siklus kekerasan ini sangat mengkhawatirkan dan berpotensi mengancam stabilitas tidak hanya Lebanon tetapi juga Israel serta seluruh kawasan. Dia juga menyoroti bahwa konflik berkepanjangan yang terjadi di Gaza masih berlangsung dan mengulangi seruan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk segera dilakukan gencatan senjata serta pengawalan pembebasan para sandera di Gaza. Lebih lanjut, DiCarlo mendesak negara-negara anggota PBB yang memiliki pengaruh terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk menggunakan pengaruh tersebut secepatnya. Menurutnya, belum terlambat untuk mencegah lebih banyak kehancuran dan penderitaan yang dapat ditimbulkan akibat pertempuran ini. Duta Besar Aljazair, Amar Bendjama, mengekspresikan dukungan penuh terhadap Lebanon, menuduh tindakan agresi yang terjadi sebagai kejahatan perang. Ia juga menyatakan bahwa mengubah perangkat sipil menjadi alat berbahaya yang dapat mengancam keselamatan masyarakat merupakan ancaman yang signifikan. Bendjama merujuk pada pernyataan pejabat Israel yang menegaskan akan meluncurkan perang berskala besar di Lebanon, menganggap hal ini sebagai bukti bahwa Israel tidak memiliki niat untuk mencapai perdamaian. Di sisi lain, Bendjama menuntut agar Dewan Keamanan PBB menegakkan resolusi 1701 yang dirancang untuk menstabilkan wilayah dan menghentikan permusuhan, dan meminta agar agresi dari pihak Israel segera dihentikan serta menarik diri dari seluruh wilayah yang telah diduduki di Lebanon. Dari pihak Amerika Serikat, Duta Besar Robert Wood menegaskan bahwa negara tersebut tidak terlibat dalam insiden pemicu ledakan tersebut. Ia menyoroti pentingnya memahami akar masalah konflik antara Israel dan Hizbullah dan tampaknya menyalakan api ketegangan dengan menyalahkan Hamas atas situasi yang ada saat ini. Wood mengklaim bahwa Hizbullah mendapat dukungan dalam bentuk pelatihan, senjata, maupun pendanaan dari Iran dan menuduh Tehran mendukung Hamas. Ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk mendukung Israel dari serangan Hizbullah, serta percaya bahwa resolusi diplomasi adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kondisi aman bagi warga Lebanon dan Israel. Duta Besar dari China, Fu Cong, turut mengutuk tindakan ledakan perangkat komunikasi tersebut, menganggapnya sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan serta hukum internasional. Cong menekankan perlunya penyelidikan menyeluruh dan mendesak Israel untuk segera menghentikan operasi militer yang berisiko memperburuk situasi keamanan di kawasan. Sementara itu, Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, menyuarakan pandangannya bahwa para pelaku ledakan tersebut tampaknya menginginkan terjadinya konfrontasi militer besar-besaran di Timur Tengah, yang dinilai sebagai peristiwa yang tidak pertama kali terjadi. Rusia menganggap insiden ini sebagai serangan teroris yang merupakan hasil dari "diplomasi yang tidak tulus" dari pihak pemerintahan AS. Menteri Luar Negeri Lebanon, Abdallah Rashid Bouhabib, juga hadir dalam sidang tersebut dan menyatakan bahwa serangan yang terjadi mencerminkan peristiwa yang belum pernah ada sebelumnya dalam konteks peperangan. Ia menilai bahwa tindakan tersebut menjadikan Lebanon mundur ke masa lalu, mengingat besarnya dampak dari serangan yang dilakukan oleh Israel yang melanggar hukum kemanusiaan internasional. Bouhabib menegaskan bahwa Israel tidak dapat terus berada di Timur Tengah tanpa berdamai dengan negara-negara di kawasan tersebut. Ia mengingatkan Dewan Keamanan PBB akan tanggung jawabnya untuk memaksa Israel menghentikan serangan dan menerapkan resolusi yang telah ditetapkan, serta memperingatkan bahwa tidak adanya tindakan yang jelas dapat mengarah pada perang yang bisa mengancam stabilitas kawasan, baik di Timur maupun Barat. ANTARA