JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunjukkan kesiapannya untuk mendukung implementasi kebijakan yang berkaitan dengan bahan bakar minyak (BBM) yang ramah lingkungan. Anggota Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra, menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan penuh, namun tetap menunggu peraturan dari kementerian yang berwenang untuk menyokong program ini. Yapit menyatakan, "Kami dari BPH Migas siap memberikan dukungan. Tentunya kami akan menunggu regulasi dari menteri untuk mendukung BBM ramah lingkungan. Kami juga akan menyiapkan peraturan yang menjadi tanggung jawab BPH Migas agar penyaluran BBM ramah lingkungan bisa menjadi bagian dari BBM yang mendapat subsidi atau kompensasi dari pemerintah." Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi VII DPR di Kantor PT Pertamina Patra Niaga Marketing Operation Manager (MOR) VII, Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 20 September 2024, menjadi forum diskusi mengenai kesiapan dan ketersediaan BBM rendah sulfur yang termasuk dalam kategori ramah lingkungan. Dalam kesempatan yang sama, Yapit juga mengingatkan tentang pentingnya pengelolaan pasokan BBM, terutama menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan datang. "Akan ada mobilitas yang luar biasa. Kami harap dalam perhitungan prognosa hingga akhir tahun 2024, sudah memperhitungkan agenda nasional tersebut," ungkapnya. Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Andi Yuliani Paris, menjelaskan bahwa sebagai bagian dari negara yang telah meratifikasi *Paris Agreement*, Indonesia berkomitmen untuk mencapai *net zero emission* (NZE) pada tahun 2060. Pemerintah berupaya untuk memaksimalkan penggunaan energi bersih dalam negeri, termasuk melakukan substitusi dari BBM ke bahan bakar nabati (BBN) bioenergi, seperti biodiesel dan bioetanol. Substitusi ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada impor BBM, menurunkan emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan proporsi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Andi berharap agar badan usaha penugasan dapat bertransformasi sesuai dengan perkembangan energi global serta kebijakan pemerintah yang semakin mengarah pada pemanfaatan energi yang bersih dan rendah karbon. Acara tersebut juga dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas, Wahyudi Anas, serta sejumlah anggota Komisi VII DPR RI lainnya, termasuk Abdul Kadir Karding, Bambang DH, Muhammad Ridwan Hisjam, Mulyanto, Ribka Tjiptaning Proletariyati, dan Rico Sia. Selain itu, turut hadir Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas dari Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mustika Pertiwi, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman, serta Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan Andi Eka Prastia. ANTARA