JAKARTA –
**Borneonews - Paris**, Ribuan warga Prancis memadati jalanan di berbagai kota, termasuk Paris, Lyon, dan Marseille, pada hari Sabtu (21/9), untuk menyuarakan tuntutan mereka terhadap pengunduran diri dan pemakzulan Presiden Emmanuel Macron. Demonstrasi ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Peserta demonstrasi mempertanyakan sikap Macron yang dinilai acuh tak acuh terhadap hasil pemilu baru-baru ini, di mana Front Populer Baru (NFP), sebuah aliansi partai kiri-hijau, berhasil meraih kemenangan. Dalam pandangan mereka, keputusan Macron untuk menunjuk Michel Barnier, seorang politikus yang berhaluan tengah-kanan, sebagai perdana menteri dinilai mengesampingkan kesempatan bagi kandidat dari koalisi sayap kiri, Lucie Castets. Seorang demonstran bernama Laly yang berusia 23 tahun mengatakan, "Kami berjuang meyakinkan orang untuk memilih setiap saat, untuk menjelaskan pentingnya memilih." Pernyataan ini menegaskan bahwa sikap tidak peduli dari presiden terhadap hasil pemilu dapat mengancam seluruh sendi demokrasi di negara tersebut. Selama aksi protes, para demonstran juga mengumpulkan tanda tangan sebagai bentuk tuntutan agar Macron dipecat sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2027. Selain itu, mereka juga mengusulkan agar terjadi peningkatan upah minimum dan penurunan usia pensiun, hal-hal yang mereka rasa sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, partisipasi sejumlah aktivis dari Kaledonia Baru menambah warna dalam aksi kali ini, di mana mereka juga menyuarakan keluhan mengenai tingginya biaya hidup di wilayah Prancis yang berada di luar negeri. Aksi demonstrasi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk anggota parlemen, aktivis, dan pendukung isu Palestina, menunjukkan bahwa isu-isu sosial dan politik menarik perhatian luas di kalangan publik. Dengan banyaknya suara yang terdengar, protes ini menunjukkan bahwa situasi politik di Prancis membutuhkan perhatian serius dan refleksi dari pihak pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. ANTARA