JAKARTA –
**Borneonews - Washington** Para pemimpin Quad yang terdiri dari negara-negara seperti Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia mengeluarkan pernyataan yang mengutuk program nuklir serta peluncuran rudal oleh Korea Utara. Mereka menilai tindakan tersebut mengganggu stabilitas regional dan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap upaya denuklirisasi secara menyeluruh di Semenanjung Korea. Dalam sebuah pertemuan puncak yang dilangsungkan di Wilmington, Delaware, pada hari Sabtu, 21 September, Presiden Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese merilis Deklarasi Wilmington yang berisi poin-poin kesepakatan mereka. Pertemuan ini dilakukan dalam konteks meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea, di mana Pyongyang baru saja mengungkapkan keberadaan fasilitas pengayaan uranium yang belum banyak terpublikasi sebelumnya, serta melanjutkan uji coba senjata dan aksi peluncuran balon berisi sampah ke wilayah Korea Selatan. Dalam pernyataan bersama tersebut, para pemimpin Quad menyebutkan, "Kami mengecam tindakan peluncuran rudal balistik yang bersifat meresahkan dan berpotensi mengganggu stabilitas di Korea Utara. Selain itu, kami juga menolak upaya yang terus berlangsung untuk mengembangkan senjata nuklir yang jelas-jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB." Mereka menegaskan bahwa peluncuran semacam itu merupakan ancaman signifikan bagi perdamaian dan keamanan internasional. Keempat pemimpin itu menekankan pentingnya mencegah penyebaran teknologi nuklir serta rudal terkait yang dapat dipergunakan oleh Korea Utara. Mereka menyatakan keprihatinan yang mendalam mengenai berbagai jaringan proliferasi yang beroperasi, aktivitas siber yang merugikan, dan pekerja di luar negeri yang digunakan oleh Korea Utara untuk membiayai program senjata pemusnah massal serta rudal balistik yang dianggap ilegal. Lebih lanjut, mereka mendesak seluruh negara anggota PBB untuk menaati Resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan. Ini termasuk larangan untuk mentransfer atau mengakses semua bentuk senjata dan material terkait dari atau ke Korea Utara. Para pemimpin Quad juga menunjukkan kekhawatiran terhadap negara-negara yang memperkuat kerja sama militer dengan Korea Utara, karena hal tersebut diyakini dapat memudarkan efektivitas rezim nonproliferasi global. Dalam pernyataan tersebut, mereka juga menekankan perlunya penegakan sanksi terhadap pemerintah di Pyongyang dan mencatat bahwa panel ahli PBB yang bertugas untuk memantau pelanggaran sanksi telah dibubarkan. "Kami mengulangi komitmen kami untuk terus melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan yang masih berlaku dengan penuh kesungguhan," tutup pernyataan itu. ANTARA