DENPASAR –
**Borneonews - Badung, Bali**, Pemerintah Kabupaten Badung di Bali baru-baru ini telah menyerahkan bantuan hibah serta Bantuan Keuangan Khusus (*BKK*) yang berasal dari Anggaran Perubahan Badung Tahun 2024. Bantuan ini ditujukan untuk Kabupaten Bangli dan Klungkung. Dalam acara penyerahan yang berlangsung di Bangli, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menyatakan komitmennya untuk terus berbagi dengan kabupaten lain di Bali dan Nusantara. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam urusan adat, pemerintahan, dan aspek kemasyarakatan. Untuk Kabupaten Bangli, bantuan yang diberikan total mencapai lebih dari Rp142 miliar. Rincian dana tersebut mencakup hibah yang diserahkan kepada 281 badan, organisasi, dan kelompok masyarakat, yang telah terdaftar dengan Surat Keterangan Terdaftar (*SKT*), dengan nilai mencapai Rp92,6 miliar. Selain itu, Pemkab Badung juga memberikan *BKK* senilai Rp50 miliar kepada Pemkab Bangli. Sementara itu, untuk Kabupaten Klungkung, Pemkab Badung menyalurkan dana hibah kepada 129 kelompok masyarakat yang totalnya bernilai Rp37,6 miliar, serta *BKK* kepada 53 pemerintah desa dan organisasi perangkat daerah. Total bantuan yang disampaikan untuk Klungkung mencapai lebih dari Rp103 miliar. Bupati Giri Prasta menjelaskan bahwa melalui program tersebut, pihaknya bertujuan untuk membangun "jembatan emas" bagi generasi mendatang. Ia berharap generasi penerus tidak lagi terfokus pada pengembangan infrastruktur, melainkan dapat mengarahkan pengembangan diri ke aspek lainnya. Lebih lanjut, Bupati Badung menyampaikan bahwa mereka menganut tiga prinsip dasar. Pertama, dari aspek filosofi, bantuan ini merupakan keinginan luhur para pendahulu. Kedua, dari sisi sosiologis, hubungan antar umat sedharma adalah hubungan kekerabatan. Ketiga, dari aspek yuridis, bantuan ini sah untuk diberikan. Sementara itu, Penjabat Bupati Klungkung, I Nyoman Jendrika, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Bupati Badung atas dukungan finansial tersebut. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Klungkung, yang memiliki luas wilayah relatif kecil, mengalami keterbatasan kapasitas fiskal dan pendapatan asli daerah (*PAD*) yang lebih rendah dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu, bantuan ini sangat berarti bagi mereka. Jendrika juga menambahkan bahwa program ini bukan hanya mulia, tetapi juga berfungsi sebagai stimulus dan katalis untuk mempercepat pembangunan di seluruh Bali. Ia mengimbau kepada semua kepala desa yang menerima bantuan agar memanfaatkannya secara optimal, serta mengambil langkah-langkah untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan yang didanai dari bantuan tersebut. ANTARA