BORNEONEWS, Jakarta - PRESIDEN Joko Widodo di hadapan para gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia mengumumkan masih banyak Pemda yang menyimpan dananya di bank. Dalam rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) pada Kamis (4/8/2016) kemarin di Hotel Sahid, Jakarta, Presdien Jokowi menyebutkan, hingga Juni 2016 dana pemerintah Rp214 triliun mengendap di bank.
Dalam rapat yang dihadiri juga oleh para menteri itu, Presiden Joko Widodo meminta agar pemerintah daerah segera membelanjakan anggaran yang sudah ada tersebut. Dan jangan mengendap di bank. Dana yang dengan susah payah dikumpulkan itu dimaksudkan untuk menggerakkan roda pembangunan, bukan hanya untuk disimpan.
"Pada Mei uang di APBD kabupaten, kota, provinsi masih Rp 246 triliun. Besar sekali. Kalau uang ini keluar semua, ekonomi kita kan terdongkrak naik. Juni turun jadi Rp 214 triliun tapi masih di atas Rp 200 triliun, hati-hati bapak-ibu," kata Jokowi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Presiden memang minta laporan tentang posisi keuangan Negara, baik di pusat maupun di daerah. “Uang yang dikumpulkan itu hendaknya bisa segera disalurkan dan bisa digunakan setepat mungkin, sesuai dengan aturan, sesuai dengan waktu," kara Sri. "Sehingga perekonomian, terutama masyarakat dan masyarakat yang miskin bisa mendapatkan manfaat sesuai dengan desain awal,” lanjut menteri keuangan yang baru menjabat sepekan tersebut.
Kalteng Tidak Masuk
Dari data yang diserahkan Menteri Keuangan kepada Presiden Joko Widodo itu, tidak terdapat nama daerah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Yang masuk dalam daftar itu adalah Pemprov Kalimantan Timur, dengan besaran dana yang mengendap di bank Rp1,572 triliun. Demikian pula kabupaten yang masuk dalam daftar itu adalah Kabupaten Berau (Kalimanatan Timur) dengan dana mengendap sebesar Rp1,37 triliun.
Posisi teratas dana provinsi yang mengendap di bank adalah milik Pemprov DKI Jakarta (Rp13,955 triliun). Disusul Jawa Barat (8,03 triliun). Berikut daftar 10 provinsi, kabupaten dan kota yang dananya mengendap di bank.
Provinsi
1. DKI Jakarta Rp 13,955 triliun
2. Jawa Barat Rp 8,034 triliun
3. Jawa Timur Rp 3,947 triliun
4. Riau Rp 2,867 triliun
5. Papua Rp 2,596 triliun
6. Jawa Tengah Rp 2,467 triliun
7. Kalimantan Timur Rp 1,572 triliun
8. Banten Rp 1,527 triliun
9. Bali Rp 1,464 triliun
10. Aceh Rp 1,446 triliun
Kabupaten
1. Bogor Rp 1,907 triliun
2. Badung Rp 1,665 triliun
3. Bandung Rp 1,653 triliun
4. Bekasi Rp 1,545 triliun
5. Malang Rp 1,510 triliun
6. Tanah Laut Rp 1,397 triliun
7. Kediri Rp 1,391 triliun
8. Berau Rp 1,37 triliun
9. Mimika Rp 1,37 triliun
10. Nias Rp 1,313 triliun
Kota
1. Medan Rp 2,273 triliun
2. Surabaya Rp 1,851 triliun
3. Tangerang Rp 1,633 triliun
4. Cimahi Rp 1,524 triliun
5. Depok Rp 1,313 triliun
6. Semarang Rp 1,134 triliun
7. Magelang Rp 1,107 triliun
8. Tangerang Selatan Rp 1,032 triliun
9. Serang Rp 948 miliar
10. Mojokerto Rp 917 miliar
Dalam rapat yang dihadiri juga oleh para menteri itu, Presiden Joko Widodo meminta agar pemerintah daerah segera membelanjakan anggaran yang sudah ada tersebut. Dan jangan mengendap di bank. Dana yang dengan susah payah dikumpulkan itu dimaksudkan untuk menggerakkan roda pembangunan, bukan hanya untuk disimpan.
"Pada Mei uang di APBD kabupaten, kota, provinsi masih Rp 246 triliun. Besar sekali. Kalau uang ini keluar semua, ekonomi kita kan terdongkrak naik. Juni turun jadi Rp 214 triliun tapi masih di atas Rp 200 triliun, hati-hati bapak-ibu," kata Jokowi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Presiden memang minta laporan tentang posisi keuangan Negara, baik di pusat maupun di daerah. “Uang yang dikumpulkan itu hendaknya bisa segera disalurkan dan bisa digunakan setepat mungkin, sesuai dengan aturan, sesuai dengan waktu," kara Sri. "Sehingga perekonomian, terutama masyarakat dan masyarakat yang miskin bisa mendapatkan manfaat sesuai dengan desain awal,” lanjut menteri keuangan yang baru menjabat sepekan tersebut.
Kalteng Tidak Masuk
Dari data yang diserahkan Menteri Keuangan kepada Presiden Joko Widodo itu, tidak terdapat nama daerah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Yang masuk dalam daftar itu adalah Pemprov Kalimantan Timur, dengan besaran dana yang mengendap di bank Rp1,572 triliun. Demikian pula kabupaten yang masuk dalam daftar itu adalah Kabupaten Berau (Kalimanatan Timur) dengan dana mengendap sebesar Rp1,37 triliun.
Posisi teratas dana provinsi yang mengendap di bank adalah milik Pemprov DKI Jakarta (Rp13,955 triliun). Disusul Jawa Barat (8,03 triliun). Berikut daftar 10 provinsi, kabupaten dan kota yang dananya mengendap di bank.
Provinsi
1. DKI Jakarta Rp 13,955 triliun
2. Jawa Barat Rp 8,034 triliun
3. Jawa Timur Rp 3,947 triliun
4. Riau Rp 2,867 triliun
5. Papua Rp 2,596 triliun
6. Jawa Tengah Rp 2,467 triliun
7. Kalimantan Timur Rp 1,572 triliun
8. Banten Rp 1,527 triliun
9. Bali Rp 1,464 triliun
10. Aceh Rp 1,446 triliun
Kabupaten
1. Bogor Rp 1,907 triliun
2. Badung Rp 1,665 triliun
3. Bandung Rp 1,653 triliun
4. Bekasi Rp 1,545 triliun
5. Malang Rp 1,510 triliun
6. Tanah Laut Rp 1,397 triliun
7. Kediri Rp 1,391 triliun
8. Berau Rp 1,37 triliun
9. Mimika Rp 1,37 triliun
10. Nias Rp 1,313 triliun
Kota
1. Medan Rp 2,273 triliun
2. Surabaya Rp 1,851 triliun
3. Tangerang Rp 1,633 triliun
4. Cimahi Rp 1,524 triliun
5. Depok Rp 1,313 triliun
6. Semarang Rp 1,134 triliun
7. Magelang Rp 1,107 triliun
8. Tangerang Selatan Rp 1,032 triliun
9. Serang Rp 948 miliar
10. Mojokerto Rp 917 miliar
