JAKARTA –
**Borneonews - Istanbul**, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, menyatakan perlunya reformasi dalam struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat berbicara di hadapan Sidang Umum pada hari Minggu, 22 September. Ia menegaskan bahwa Dewan Keamanan PBB "jelas tidak lagi layak" untuk menangani tantangan yang dihadapi dunia saat ini. Dalam pernyataannya, Ramaphosa menyoroti ketidakadilan yang terjadi ketika nasib keamanan global ditentukan oleh sejumlah kecil negara, sementara mayoritas negara lain harus menanggung konsekuensi dari ancaman-ancaman tersebut. Ia mengungkapkan pendapatnya dalam forum yang berlangsung di New York, menekankan betapa tidak adil dan tidak berkelanjutan situasi tersebut. Ramaphosa juga menyentuh isu-isu mendesak seperti perang, konflik, dan perubahan iklim yang kian meluas, menunjukkan bahwa struktur saat ini dari Dewan Keamanan tidak mencerminkan keragaman negara-negara anggota dan tidak memberikan ruang bagi pandangan yang beragam. Dalam kesempatan itu, ia menggambarkan "Pakta untuk Masa Depan," yang baru saja diadopsi oleh Sidang Umum, sebagai langkah penting untuk "menghidupkan kembali sistem multilateral". Hal ini, menurutnya, merupakan kesempatan untuk memenuhi komitmen dalam reformasi tata kelola global, tidak hanya untuk Dewan Keamanan, tetapi juga untuk lembaga-lembaga keuangan internasional. Lebih lanjut, Ramaphosa menegaskan pentingnya dukungan terhadap agenda pembangunan Afrika yang dikenal sebagai Agenda 2063. Ia menyatakan bahwa pakta tersebut harus memastikan adanya penguatan upaya multilateral dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan. "Kita perlu mengejar perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional," ungkap Ramaphosa. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintahannya sedang menuntut Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan genosida terkait agresi yang berlangsung tanpa pandang bulu terhadap wilayah Palestina di Gaza, yang telah terjadi sejak 7 Oktober tahun lalu. ANTARA