BORNEONEWS, Kotim - DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) ingin menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pasar. Pembangunan dan perbaikan pasar-pasar daerah yang gencar dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) dalam lima tahun terakhir, semestinya juga diimbangi dengan meningkatnya setoran ke PAD dari retribusi pasar.
“Jangan hanya pembangunannya yang minta digencarkan. Target pemasukan PAD dari retribusi pasar daerah juga harus meningkat. Sebab, pembangunan dan perbaikan pasar juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kotim, Otjim Supriatna, di Sampit, Jumat (5/8/2016).
Karena itu, menurut Otjim, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Disperindagsar) Kotim harus lebih jeli dan teliti dalam menganggarkan perbaikan maupun pembangunan pasar. Banyak pasar setelah dibangun malah tidak ditempati pedagang. Belum lagi sistem sewa dalam waktu jangka panjang tidak sebanding dengan nilai pembangunannya.
“Saya sarankan dalam menggali potensi PAD instansi terkait juga memiliki skill bisnis, tetapi dengan catatan tidak terlalu membebankan masyarakat,” ucap dia.
Otjim mencontohkan seperti dalam pembangunan pasar. Ke depan pemkab jangan lagi berperan membangun sekaligus mengelola. Dia menyarankan pembangunan pasar-pasar dilakukan dengan sistem kerjasama operasional dengan pihak ketiga.
“Dalam sitem KSO pasar pemda hanya menyediakan lahan. Selanjutnya pihak ketiga yang membangunnya. Dalam jangka waktu sekian tahun, pemda menerima bagi hasil KSO dan saat kontrak kerja berakhir tanah dan bangunan diserahkan kembali ke pemda,” jelas dia.
Lebih lanjut Otjim menyarankan model penarikan retribusi pasar dengan sistem bulanan. Dengan demikian, tidak ada pedagang yang menunggak dengan alasan apapun.
“Kalau sistem harian kan, mungkin saja ada yang menunggak membayar. Bilangnya tidak berjualan, makanya, sehingga tidak membayar. Kalau sistem bulanan tidak dapat demikian. Karena bebannya jelas,” ujarnya. (M. RIFQI/N).
