BANGKA BELITUNG –
**Borneonews - Pangkalpinang**, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah melaksanakan layanan *kontrasepsi* secara serentak bekerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Babel, Muhammad Irzal, menekankan bahwa pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya mengatur jarak kelahiran anak diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga. Dalam pandangannya, layanan *kontrasepsi* serentak ini merupakan bagian dari peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang dikenal dan diperingati setiap tanggal 26 September. Menurut informasi yang disampaikan, layanan *kontrasepsi* serentak ini tidak hanya dilakukan di Provinsi Babel tetapi juga serentak di seluruh Indonesia dari 10 hingga 20 September 2024. Untuk pengumpulan data, proses dimulai pada 10 hingga 23 September 2024. Dalam konteks nasional, target yang ditetapkan adalah sebanyak 1.416.663 akseptor. Angka tersebut meliputi 492.070 akseptor baru *KB*, 99.385 akseptor untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), serta 226.742 akseptor baru untuk *KB Pasca-Persalinan* (KBPP), dan kelompok lainnya. Untuk Provinsi Babel, target yang harus dicapai dalam pelayanan *kontrasepsi* adalah 10.676 akseptor. Ini mencakup 1.809 akseptor baru, 1.601 akseptor untuk MKJP, 1.338 akseptor untuk KBPP, serta kelompok lainnya. Hingga tanggal 18 September 2024, capaian pelayanan *kontrasepsi* di Provinsi Babel mencapai 5.592 akseptor, yang setara dengan 52,38 persen dari target yang ditetapkan. Namun, ada tantangan yang perlu dihadapi, yaitu rendahnya capaian untuk KBPP yang hanya mencapai 286 akseptor dari target 1.338 akseptor. Ini berarti hanya 21,38 persen dari target yang berhasil dicapai. Sementara itu, capaian untuk peserta baru adalah 584 akseptor atau 32,28 persen, serta untuk MKJP sebesar 776 akseptor atau 48,47 persen. Irzal menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi KBPP di Babel. Di antara faktor tersebut adalah kurangnya data mengenai ibu hamil dalam aplikasi sistem informasi keluarga, yang berdampak pada kurangnya pemetaan sasaran. Selain itu, penyuluhan yang dilakukan belum optimal dan diperlukan lebih banyak edukasi tentang pentingnya pengaturan jarak kelahiran melalui penggunaan *kontrasepsi* serta konseling pasca persalinan. Salah satu alasan yang disampaikan oleh Irzal adalah saat ibu setelah melahirkan sering kali merasa enggan untuk mengikuti program *KB*, karena fokus mereka lebih kepada perawatan bayi dan pemulihan dari luka pasca melahirkan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, BKKBN Babel melakukan berbagai upaya. Di antara langkah-langkah yang diambil adalah melakukan pemantauan rutin terhadap layanan *kontrasepsi*, serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi di lapangan. Selain itu, mereka juga berupaya untuk meningkatkan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta bidan dalam memberikan penyuluhan, komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai *kontrasepsi*. Bidan Dian Ika Lestari, yang berpraktek di Puskesmas Kecamatan Tempilang dan merupakan salah satu peserta pelatihan *kontrasepsi* tahun 2023, mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan. Ia menjelaskan bahwa kini banyak akseptor yang berpendidikan tinggi, bukan hanya ibu rumah tangga, sehingga sebagai bidan, ia harus cerdas dalam menjelaskan berbagai pilihan *kontrasepsi* kepada calon akseptor. ANTARA