JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Deputi V Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad menyatakan bahwa pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, dapat dimanfaatkan sebagai titik awal untuk pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Nduga. Menurutnya, momen ini harus dioptimalkan untuk mendorong perkembangan sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Rumadi menambahkan bahwa ia telah melaporkan kemajuan mengenai pembebasan ini kepada Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Dalam laporannya, ia merekomendasikan agar pemerintah melakukan tindak lanjut yang tepat sebagai bagian dari respons terhadap pemerintahan baru yang akan datang. Pada saat yang sama, Rumadi menekankan bahwa proses pembebasan pilot Susi Air telah berjalan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yang sejak awal menekankan pentingnya keselamatan bagi para sandera. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus menerapkan pendekatan *soft approach* dalam penyelesaian masalah ini. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya dialog dan penyelesaian secara damai, tanpa penggunaan kekerasan. Keberhasilan dalam pembebasan ini, menurut Rumadi, bukan hanya sekadar pencapaian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga merupakan momentum yang signifikan untuk melanjutkan program pembangunan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nduga. Lebih lanjut, Rumadi mengapresiasi peran Satgas Damai Cartenz serta tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, dan Pemda Kabupaten Nduga yang telah bekerja sama untuk meredakan ketegangan dan membangun rasa saling percaya di antara masyarakat. Ia menyatakan bahwa kerja sama di tingkat lokal ini sangat krusial dalam menciptakan suasana yang mendukung pembangunan. Rumadi juga menyoroti pentingnya keterlibatan personel TNI dan Polri sebagai aparat keamanan yang harus diperkuat, terutama dalam mendukung kegiatan pembangunan. Hal ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan selama proses pembangunan dan pembinaan teritorial. “Saat ini, sinergi antar lembaga ini perlu diperkuat sesuai dengan Instruksi Presiden, agar tercipta kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan,” ujar Rumadi menegaskan. ANTARA