JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menginformasikan bahwa proses perundingan perjanjian kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa, yang dikenal sebagai *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA), sedang mengalami kendala. Hal ini disebabkan oleh adanya pergantian kabinet di dalam struktur Uni Eropa. Dalam pernyataan yang disampaikannya saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024, Airlangga menyebutkan bahwa meskipun perundingan terhadap IEU-CEPA sudah berlangsung selama sembilan tahun, namun proses ini tidak berjalan lancar. Keberadaan perubahan pada jajaran pejabat di Uni Eropa berimplikasi pada berbagai penyesuaian syarat bagi Indonesia. Airlangga merinci terdapat tiga isu utama yang perlu segera diselesaikan dalam perundingan ini. Pertama, pihak Uni Eropa menginginkan agar Indonesia memperlonggar kebijakan impor untuk produk-produk asal Eropa. Kedua, isu terkait pengenaan bea keluar pada ekspor dari Indonesia, dan ketiga adalah mengenai perpajakan digital. "Ketiga isu ini menjadi fokus, di mana mereka menginginkan agar proses impor di Indonesia dipermudah. Selain itu, mereka juga tetap bersikeras mengenai penerapan bea keluar serta aspek perpajakan dalam transaksi digital. Kami meminta agar proses ini menunggu hasil WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), namun mereka menolak untuk menunggu," imbuhnya. Di tengah negosiasi yang belum menemukan titik terang, Airlangga mencatat bahwa dia telah menerima instruksi untuk mempercepat proses aksesi terhadap Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik, atau *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP). Ia juga menegaskan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau untuk mempercepat proses aksesi tersebut. "Saat ini, perjanjian ini telah sampai ke New Zealand yang menjabat sebagai tuan rumah bagi CPTPP, sementara beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Vietnam, dan Malaysia telah terlebih dahulu bergabung. Oleh karena itu, kami tidak ingin ketinggalan, mengingat perjanjian ini akan membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk pasar Inggris, Kanada, Meksiko, Chili, dan Peru," jelas Airlangga. Di saat yang bersamaan, pemerintah juga tengah berupaya untuk menyelesaikan proses aksesi dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga menyampaikan bahwa progres penyelesaian perundingan IEU-CEPA kini hampir mencapai 90 persen. "Alhamdulillah, proses ini sudah mendekati akhir, tinggal sedikit lagi," ungkap Zulkifli Hasan setelah mengadakan Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI. Dia optimis bahwa perundingan ini dapat dirampungkan pada bulan September tahun ini. "Harapan kami, IEU-CEPA dapat selesai pada bulan September," tambahnya. Ia menyatakan pentingnya Uni Eropa sebagai mitra dagang bagi Indonesia mengingat besar serta kaya sumber daya dari pasar yang dimiliki. Oleh karena itu, baik Indonesia maupun Uni Eropa berkomitmen untuk segera menuntaskan perundingan. Perjanjian perdagangan yang terjalin antara Indonesia dan Uni Eropa diharapkan mampu memberikan banyak manfaat. Ini tidak hanya akan menyangkut aspek penghapusan tarif dan bea masuk, tetapi juga mencakup banyak isu lain, termasuk peraturan mengenai deforestasi Uni Eropa serta *carbon border adjustment mechanism* (CBAM). IEU-CEPA diharapkan dapat menjadi *foundation* dalam rangka memperkokoh hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa. ANTARA