BORNEONEWS Sampit - Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Putu Sudarsana akan mengumpulkan semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Senin (9/8/2016) nanti, guna membahas pemotongan anggaran yang dilalukan pemerintah pusat.
“Pada Senin (9/8) nanti tidak lagi ada yang bersalasan perjalanan dinas. Saya undang semua kepala SKPD karena harus mencari uang Rp200 miliar untuk menanggulangi uang yang dikirim dari pusat,” kata Putu Sudarsana, Jumat (5/8/2016).
Putu mengatakan, keputusan rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebesar Rp200 miliat itulah yang membuat pemerintah daerah harus bekerja ekstra untuk mencari potensi lain untuk menggantikan anggaran tersebut.
Namun pemotongan atau rasionalisasi anggaran Rp200 miliar tersebut dilakukan pemerintah pusat pada 2016, sehingga tidak berpengaru terhadap rencana menaikan tunjangan daerah pada ASN Kotim yang direncanakan pada 2017 nanti.
Putu menginstruksikan pada 9 Agustus itu tidak ada satupun Kepala SKPD yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, semua stand by di kantor. Termasuk lelang proyek untuk sementara ditiadakan, jikapun ada yang sudah melakukan itu agar ditahan dulu.
“Saya sampaikan mulai tanggal 9 tidak ada lagi keluar daerah, tidak adalagi yang lelang. Toh kalau ada yang lelang itu ditiadakan atau ditahan,” tegasnya di hadapan para Kepala SKPD dan pejabat eselon III dan IV Kotim saat acara sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang lembaga konsultasi bantuan hukum (LKBH) Korpri Kotim di Aula Bappeda setempat.
Sementara itu, pemerintah Kotim menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam lima tahun ke depan, yakni 2016-2021 bisa mencapai Rp254 miliar lebih. Capain target tersebut telah tertuang dalam kerangka pendanaan APBD dalam rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016-2021.
“Untuk mencapai target yang telah disusun tersebut akan dilakukan secara bertahap, yakni dalam kurun waktu lima tahun,” klata Bupati Kotim Supian Hadi.
PAD dengan kondisi awal RPJMD pada 2015 sebesar Rp159 miliar lebih tersebut sehingga diproyeksikan pada 2016 bisa mencapai angka Rp176 miliar lebih. Kemudian pada tahun berikutnya yakni 2017 diharapkan bisa mencapai angka Rp200 miliar lebih.
Selanjutnya pada 2018 sebesar Rp212 miliar, dan pada anggaran 2019 ditarget bisa mencapai angka Rp225 miliar. Dan untuk tahun 2020 PAD ditarget sebesar RP239 miliar, dan pada tahun 2021 diharapkan bisa mencapai Rp254 miliar.
“Untuk mencapai target PAD tersebut kita akan berupaya semaksimal mungkin menggali semua sektor potensi PAD yang ada di daerah,” katanya.
Supian juga meminta dan menuntut seluruh SKPD untuk lebih kreatif dalam menggali sumber PAD. (RAFIUDIN/m)
