JAKARTA –
**Borneonews - Istambul**, Pemimpin Partai National People's Power, Anura Kumara Dissanayake, secara resmi dilantik sebagai Presiden Sri Lanka pada hari Senin yang lalu. Ia kini memegang posisi sebagai presiden eksekutif kesembilan di negara kepulauan ini. Dissanayake, yang dikenal memiliki pandangan politik Marxis, berhasil mengungguli presiden sebelumnya, Ranil Wickremesinghe, serta pemimpin oposisi, Sajith Premadasa. Dalam pemilihan presiden putaran kedua yang berlangsung akhir pekan lalu, Dissanayake meraih lebih dari 5,74 juta suara atau setara dengan 55,89 persen dari total suara yang sah. Sementara itu, Sajith Premadasa memperoleh sekitar 4,53 juta suara. Menariknya, Dissanayake menjadi presiden pertama Sri Lanka yang terpilih melalui *run-off* setelah tidak berhasil mencapai 50 persen suara dalam putaran pertama pemilihan. Lahir pada November 1968 di Anuradhapura, salah satu distrik di Provinsi Utara Tengah, Dissanayake menempuh pendidikan di Thambuthegama Gamini Maha Vidyalaya dan Thambuthegama Central College. Sejak masa sekolah, Dissanayake telah aktif terlibat dalam Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), suatu partai komunis yang mengusung paham Marxis-Leninis. Ia juga aktif dalam gerakan politik mahasiswa di Universitas Kelaniya, yang berlokasi dekat ibu kota Kolombo, sebelum bergabung dengan politbiro JVP pada tahun 1995. Sebagai seorang ayah yang memiliki satu anak, Dissanayake telah menjadi anggota parlemen sejak September 2000. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian, Peternakan, Tanah, dan Irigasi pada tahun 2004 hingga 2005, serta sebagai Ketua Oposisi antara tahun 2015 hingga 2018. Pada tahun 2014, ia diangkat menjadi pemimpin JVP, yang pada awalnya merupakan gerakan revolusioner. Dissanayake juga diketahui pernah memimpin dua pemberontakan yang dilancarkan terhadap pemerintahan sebagai upaya untuk mendirikan negara sosialis. Meskipun upaya tersebut gagal, kedua pemberontakan tersebut menelan korban jiwa lebih dari 80.000 orang. Dalam pemilihan parlemen pada Agustus 2020, partainya, JVP, hanya mendapatkan kurang dari 4 persen total suara. Menggapai pendidikan yang baik, Dissanayake meraih gelar dalam bidang ilmu fisika pada tahun 1995. Di tahun yang sama, ia menjabat sebagai organisator nasional Asosiasi Mahasiswa Sosialis dan dipromosikan ke dalam komite kerja pusat JVP. Ia mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2019 sebagai kandidat National People's Power (NPP), yang diketuai oleh JVP, dengan hasil suara mencapai 3 persen, menempatkannya di urutan ketiga. Meskipun pencapaian Dissanayake di pemilihan presiden sebelumnya tidak membuahkan hasil yang memuaskan, krisis ekonomi yang melanda Sri Lanka pada tahun 2022 memberikan peluang baru baginya. Didukung oleh kalangan muda yang sudah jenuh dengan para politisi lama, Dissanayake berjanji dalam kampanyenya untuk merombak budaya politik "korup" yang marak terjadi di negara ini. Tantangan besar bagi Dissanayake ke depan adalah menghadapi masalah korupsi yang kian merajalela serta memperbaiki keadaan ekonomi Sri Lanka yang terpuruk. Menurut para analis, situasi ini akan menjadi ujian berat baginya. Tingkat kemiskinan di negara tersebut meningkat dua kali lipat menjadi 25 persen antara tahun 2021 dan 2022, dengan lebih dari 2,5 juta orang hidup dengan pendapatan kurang dari 3,65 dolar AS (sekitar Rp55 ribu) per hari. Para ahli memperingatkan bahwa ekonomi Sri Lanka masih terjebak dalam krisis, dengan kewajiban utang luar negeri mencapai 46 miliar dolar AS (sekitar Rp706 triliun). Sejak mengalami gagal bayar pada tahun 2022, negara ini belum melanjutkan pembayaran utangnya. Para analis memprediksi bahwa tantangan bagi presiden baru ini untuk melanjutkan program-program yang disyaratkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) tidak akan mudah. Terlebih lagi, melakukan perubahan yang dapat meringankan beban kehidupan masyarakat miskin menjadi tugas yang sangat berat. ANTARA