JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, menyatakan bahwa pemerintah akan mengimplementasikan model *zero trust* dalam pengembangan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN). Langkah ini diambil untuk mengantisipasi dan mencegah kemungkinan serangan siber di masa depan. Menkopolhukam menekankan bahwa prinsip *zero trust* dalam konteks ini berarti setiap perangkat, pengguna, dan sistem yang berhubungan dengan PDN dianggap tidak dapat dipercaya sebelum terbukti aman. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah akan memberlakukan kontrol akses yang ketat serta autentikasi berlapis. Dalam rapat kerja yang berlangsung dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Hadi menjelaskan bahwa langkah-langkah ini sangat penting. Selain pengingat akan pentingnya kontrol akses, dia juga menjelaskan bahwa keamanan pada sistem PDN akan dipantau dengan menggunakan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI). Integrasi AI dalam jaringan PDN diharapkan dapat mendeteksi potensi ancaman siber secara real-time. Teknologi ini mampu mengidentifikasi anomali atau aktivitas mencurigakan pada tahap awal, yang berpotensi menjadi ancaman. Dalam konteks ini, pemerintah akan memperketat kebijakan akses terhadap data sensitif dan vital. Setiap akses yang dilakukan terhadap data tersebut harus melalui proses validasi yang ketat. Hadi juga menyampaikan pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan dan pengelolaan PDN. Untuk itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi perlu terus ditingkatkan guna memperbaiki kemampuan SDM di sektor ini. Mantan Panglima TNI ini mengakui bahwa tantangan yang dihadapi sangat besar, terutama karena perkembangan teknologi siber yang berlangsung dengan cepat sering kali membuat regulasi menjadi tertinggal. Oleh karena itu, kebijakan dan langkah-langkah keamanan harus senantiasa diperbaharui dan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. ANTARA