JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan perlunya peningkatan dalam proses sinkronisasi data antara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui digitalisasi. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk memastikan pemadanan data antara APBN dan APBD menjadi lebih akurat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan birokrasi. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diadakan untuk Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024 di Jakarta, Sri Mulyani menyampaikan bahwa untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi atau *high income country*, Indonesia harus menghindari jebakan pendapatan menengah atau *middle-income trap*. Ia mengingatkan bahwa jebakan tersebut seringkali muncul akibat regulasi dan kebijakan yang membuat lingkungan perekonomian menjadi rumit serta meningkatkan beban kepada masyarakat. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan dukungan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Selain itu, serangkaian kebijakan fiskal antara pusat dan daerah perlu diselaraskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Lebih jauh, melalui UU HKPD, pemerintah berupaya memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal di tingkat pusat dan daerah dengan membentuk Bagan Akun Standar (BAS). Menurutnya, upaya ini sangat penting dan berfungsi sebagai *backbone* dalam pengelolaan APBD. Selain itu, BAS juga berperan dalam memastikan transparansi dan ketersediaan informasi yang dapat diakses secara tepat waktu. Bendahara Negara itu juga menyoroti urgensi dalam merealisasikan sinkronisasi data anggaran, agar program-program nasional, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pengurangan angka stunting, dapat diimplementasikan dengan baik di daerah. Dengan demikian, diharapkan program-program tersebut terekam dan terpantau secara optimal. Sri Mulyani menambahkan bahwa sinergi ini diharapkan dapat menghasilkan dampak positif yang sejalan dengan program *e-government*, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. ANTARA