JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggarisbawahi pentingnya transformasi digital yang menyeluruh dalam Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai salah satu syarat kunci untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Sri Mulyani menegaskan bahwa transformasi digital yang tersebar merata di daerah-daeah akan berkontribusi dalam memperbaiki birokrasi dan meningkatkan efisiensinya. Menurutnya, untuk mencapai status sebagai *high income country*, Indonesia harus menghindari jebakan pendapatan menengah yang dapat muncul akibat regulasi dan kebijakan yang kompleks dan membebani masyarakat. Dalam forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024, Sri Mulyani menyoroti pentingnya modernisasi administrasi perpajakan di tingkat daerah. Ia menekankan bahwa langkah ini esensial untuk memberikan kemandirian kepada Pemda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sri Mulyani menjelaskan bahwa digitalisasi yang tengah dilakukan adalah bagian integral dari upaya peningkatan kemampuan, baik dalam proses bisnis maupun dalam infrastruktur administrasi. Ia menyebutkan bahwa pengelolaan sistem pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak dapat dilakukan secara terpisah oleh setiap daerah, mengingat keadaan tersebut bukan merupakan zona otonomi. Menteri Keuangan ini juga mengungkapkan komitmen untuk berkolaborasi dengan Bank Indonesia dalam pengembangan *payment system* yang efisien. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan APBN-APBD yang tidak dapat dipisahkan. Sementara itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Dengan adanya sistem ini, diharapkan akan tercipta integrasi yang mendorong belanja baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengembangan SIPKD bertujuan untuk memberikan setiap Pemda standar informasi keuangan yang sama, serta memfasilitasi penyelarasan datanya dengan keuangan negara melalui Sistem Perbendaraan dan Anggaran Negara (SPAN). Sri Mulyani menyatakan, “Ini adalah denyut nadi keuangan negara dari pusat hingga daerah, termasuk desa.” Ia mengungkapkan komitmen pemerintah untuk mengantisipasi model-model baru di sektor keuangan yang terus berkembang serta mendorong inovasi tanpa menciptakan fragmentasi. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya inovasi digital dan pengembangan regulasi yang berkelanjutan untuk menciptakan ekosistem digital yang kondusif. Edukasi tentang literasi keuangan dan digital juga perlu ditingkatkan untuk masyarakat. Sri Mulyani yakin bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah melalui implementasi transaksi elektronik Pemda akan meningkatkan transparansi dan tata kelola keuangan daerah. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan daerah akan semakin terintegrasi. Ia menambahkan bahwa Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) mencakup tidak hanya pengeluaran belanja tetapi juga pendapatan, baik dari PAD, pajak, maupun dari pusat pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Data terbaru menunjukkan bahwa per semester I 2024, sebanyak 480 Pemda telah berhasil melakukan elektronifikasi transaksi digital secara menyeluruh. Capaian ini tercatat dalam hasil asesmen Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) yang mencapai 87,9 persen, melebihi target 85 persen yang ditetapkan oleh Satgas P2DD untuk tahun 2024. Sebanyak 480 Pemda kini telah berada pada level digital, dengan 49 di antaranya berada pada level maju, sementara 16 Pemda masih berada pada level yang berkembang. Satgas P2DD menargetkan pada tahun 2025, seluruh Pemda akan mencapai 100 persen dalam taraf digitalisasi. ANTARA