JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Annisa Alfath, mengungkapkan pentingnya penguatan verifikasi data oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencegah terjadinya penggelembungan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada tahun 2024. Annisa mengusulkan agar KPU mempertimbangkan kolaborasi dengan lembaga independen yang memiliki kapabilitas untuk melakukan audit terhadap DPT secara berkala. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan potensi kecurangan dan manipulasi data yang mungkin terjadi. Hal ini disampaikan Annisa saat dihubungi dari Jakarta. Menurut penjelasannya, fenomena penggelembungan DPT dapat terjadi akibat beberapa faktor. Di antaranya adalah adanya penambahan data pemilih yang dianggap tidak valid. Hal ini bisa mencakup adanya pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali, pemilih yang telah meninggal namun masih tercatat dalam daftar, serta mereka yang telah berpindah tempat tinggal tetapi tidak terdata dengan baik di sistem KPU. Annisa menegaskan bahwa untuk menghindari masalah tersebut, KPU harus melakukan pendataan pemilih secara mandiri. Ia menekankan bahwa KPU tidak seharusnya hanya bergantung pada data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang cenderung tidak selalu diperbarui dengan baik. Dengan melakukan pendataan mandiri, data pemilih di KPU diyakini akan lebih otentik dan akurat. Selain itu, Annisa juga mengingatkan bahwa verifikasi lapangan terhadap DPT seharusnya dilakukan secara menyeluruh. Ia merekomendasikan agar proses verifikasi ini dilakukan dengan metode sensus alih-alih menggunakan metode *sampling*. Keberhasilan dalam menerapkan verifikasi menyeluruh akan mengurangi risiko munculnya data ganda dalam DPT, yang selanjutnya dapat menyebabkan penggelembungan jumlah pemilih. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, Annisa yakin bahwa fenomena penggelembungan suara pada Pilkada 2024 dapat diminimalkan secara signifikan. ANTARA