JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menegaskan bahwa kerja sama politik dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 seharusnya dipandang sebagai bentuk kontestasi demokratis, bukan sebagai sebuah arena permusuhan. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi pertanyaan mengenai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh PDIP yang dianggap bersaing dengan calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Said mengungkapkan, pemahaman bahwa kerja sama politik dalam pilkada sebaiknya dilihat sebagai upaya demokratik sangat penting. "Cara pandang semacam ini perlu dijernihkan terlebih dahulu," ucapnya. Menurutnya, pilkada merupakan mekanisme konstitusional yang legitim untuk memilih para pemimpin di tingkat daerah. Setelah gelaran pilkada, Said berharap para pihak yang sebelumnya terlibat dalam persaingan dapat bersatu kembali dan berkolaborasi dalam pembangunan daerah sesuai dengan peran masing-masing. Dia menilai kolaborasi politik di sejumlah daerah oleh KIM, atau KIM Plus, patut disikapi dalam konteks dinamika politik setelah pemilu presiden, serta menjelang putusan MK Nomor 60 yang dijadwalkan rilis pada 20 Agustus 2024. "Sejumlah elit politik memang punya keinginan yang kuat untuk mengulangi kesuksesan pemilu presiden dalam pilkada. Namun, setelah keluarnya Putusan MK Nomor 60 tahun 2024 dan dengan munculnya berbagai figur calon kepala daerah baru, peta politik mengalami perubahan yang signifikan," jelasnya. Sebagai contoh, Said mengungkapkan isu pemilihan gubernur Jakarta. Rencana awal untuk memindahkan Ridwan Kamil dari Jawa Barat ke Jakarta demi menghadapi Anies Baswedan terpantau telah bergeser dengan munculnya sosok Pramono Anung. "Figur Mas Pram menjadi titik temu bersatunya Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Ibu Mega. Ini adalah fakta politik baru yang harus diperhatikan agar tidak hanya terpaku pada kerja sama politik yang bersifat formal," tambahnya. Said juga menyebutkan kemunculan figur Andika Perkasa di Jawa Tengah. Menurutnya, Andika, yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI, bukanlah sosok yang bisa dipandang sebelah mata. "Situasi ini tentu akan mempengaruhi dinamika Pilkada di Jawa Tengah. Terlebih, Andika memiliki hubungan baik dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Beliau juga pernah merupakan ajudan Pak Jokowi saat menjabat sebagai Komandan Paspampres yang bertugas menjaga keamanan Presiden," ungkapnya. Pada akhirnya, Said menekankan bahwa dalam konteks pilkada, yang perlu diperhatikan adalah figur calon yang "dipasarkan" kepada publik. Hal ini meliputi prestasi, rekam jejak, kemampuan komunikasi politik, strategi pemenangan, dukungan logistik, serta jaringan sosial. "Tanpa mengesampingkan peran partai pengusung, pemilih tetap akan lebih fokus pada figur calon yang mereka pilih," imbuhnya. Di samping itu, fenomena *split ticket voting* dalam survei kerap muncul, di mana pendukung partai tertentu terkadang memilih kandidat dari partai lain karena dinilai lebih sesuai dengan harapan mereka. "Faktor split ticket voting dalam pilkada ini memiliki pengaruh yang signifikan. Dinamika ini menunjukkan bahwa keinginan elit belum tentu sejalan dengan aspirasi di lapangan, sehingga pilkada ke depan akan semakin dinamis, dan kita harus membuka diri terhadap berbagai bentuk kerja sama politik yang tidak sebatas pada formalitas semata," tutupnya. ANTARA