JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan strategi Indonesia dalam berinvestasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan di hadapan Bank Dunia. Penjelasan ini disampaikan dalam acara *The International Seminar and Growth Academy ASEAN* yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Dalam sambutannya, Sri Mulyani menekankan pentingnya sektor pendidikan sebagai landasan utama untuk meningkatkan produktivitas dan membantu Indonesia keluar dari status sebagai negara berpendapatan menengah. Ia menyatakan, "Indonesia memiliki potensi manusia yang besar dengan populasi muda yang terus meningkat. Namun, tanpa peningkatan dalam kualitas pendidikan, potensi tersebut tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal." Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan. Untuk tahun 2024, anggaran pendidikan diperkirakan mencapai Rp581,3 triliun. Sementara itu, untuk penganggaran tahun 2025, pemerintah menargetkan alokasi sebesar Rp724,26 triliun, yang merupakan 20 persen dari total belanja negara yang mencapai Rp3.621,31 triliun. Sebagai bagian dari komitmennya, pemerintah juga telah membentuk dana abadi pendidikan yang dikenal dengan istilah *Endowment Fund* (EF). Dana abadi ini bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing melalui pengoptimalan program beasiswa, pendanaan penelitian, serta menjaga keberlanjutan program pendidikan bagi generasi mendatang. Sri Mulyani menambahkan, "Saya yakin Anda juga menerima beberapa mahasiswa Indonesia yang dibiayai melalui program beasiswa yang kami sediakan. Ini adalah langkah Indonesia untuk mengikuti jejak banyak negara lain yang telah berhasil mencapai status sebagai negara berpendapatan tinggi." Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025, pemerintah merencanakan penyediaan dana abadi pendidikan sebesar Rp25 triliun. Dana Abadi Pendidikan (DAP) ini mencakup berbagai program, termasuk dana abadi untuk pesantren, penelitian, kebudayaan, serta perguruan tinggi, dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai bagian dari EF pendidikan. ANTARA