JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa proses negosiasi untuk Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) mengalami hambatan akibat pergantian kabinet di dalam Uni Eropa. "Hingga saat ini, negosiasi IEU-CEPA hampir selesai. Namun, kami mengalami kendala karena adanya perubahan dalam jajaran kabinet di Uni Eropa. Negosiator utama untuk Indonesia kini tidak menjabat lagi," jelasnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 2024. Hartarto menambahkan, selama sembilan tahun proses tersebut, sangat terasa dampak dari perombakan dalam jajaran pejabat Komisi Eropa yang menimbulkan perubahan dalam persyaratan untuk Indonesia. Dia menekankan bahwa ada tiga isu utama yang harus diselesaikan secepat mungkin. Pertama, Indonesia diminta untuk melonggarkan kebijakan impor terhadap produk-produk yang berasal dari Eropa. Isu kedua berkaitan dengan kebijakan pembatasan ekspor yang berupa pengenaan bea ekspor, sedangkan isu ketiga berhubungan dengan pajak digital. Selama proses negosiasi, Hartarto juga menyampaikan bahwa dirinya telah menerima instruksi untuk mempercepat proses aksesi terhadap Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (*CPTPP*). Dia mendapat izin dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera mempercepat proses aksesi tersebut. “Upaya ini telah disampaikan kepada Selandia Baru sebagai penyelenggara *CPTPP*, serta negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Kami juga akan membuka pasar Inggris, pasar Kanada, pasar Meksiko, Chili, dan Peru,” jelasnya. Menteri Hartarto juga menyoroti bahwa pemerintah saat ini juga berfokus pada penyelesaian proses aksesi dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*OECD*). Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa kemajuan dalam penyelesaian negosiasi IEU-CEPA sudah hampir mencapai 90 persen. Dia juga mencatat bahwa diharapkan negosiasi perjanjian perdagangan ini dapat diselesaikan dalam bulan ini. Menteri Zulkifli menganggap Uni Eropa sebagai mitra dagang penting bagi Indonesia berkat besarnya pasar yang ada. Oleh sebab itu, Indonesia dan Uni Eropa berkomitmen untuk segera menyelesaikan negosiasi tersebut. Perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa diperkirakan akan mendatangkan berbagai manfaat, tidak hanya dalam hal penghapusan pajak dan bea masuk, tetapi juga akan membantu menyelesaikan berbagai isu lain, seperti Regulasi Deforestasi Uni Eropa (*EUDR*) dan Mekanisme Penyesuaian Karbon di Perbatasan (*CBAM*). ANTARA