JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Annisa Alfath, menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalin kemitraan dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mencegah kebocoran data yang mungkin terjadi selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024. Menurut Annisa, kerja sama antara KPU dengan tim ahli siber dari BSSN serta organisasi masyarakat sipil di bidang keamanan digital sangatlah penting. Hal ini bisa meningkatkan keamanan data yang menjadi tanggung jawab KPU selama proses pemilu. Dalam penjelasannya, ia menyatakan bahwa jika data pemilu mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang, maka integritas KPU akan semakin dipertanyakan dan hasil pertarungan politik dalam Pilkada dapat diragukan oleh publik. Oleh karena itu, Annisa mengharapkan adanya keterbukaan dari pihak KPU untuk kolaborasi dengan instansi pemerintah lain maupun lembaga independen dalam upaya memperkuat sistem pengamanan data pemilu. Dia menekankan bahwa penguatan sistem keamanan data yang tinggi sangat diperlukan agar risiko kebocoran data dapat diminimalisir. Lebih jauh, Annisa juga memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah tambahan yang seharusnya diambil oleh KPU. Salah satunya yaitu pemisahan data identitas pemilih dari data lainnya yang berkaitan dengan Pilkada. Hal ini dinilai krusial untuk menghindari penyebaran data identitas penduduk, terutama jika terjadi kebocoran informasi selama jalannya Pilkada 2024. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, Annisa meyakini bahwa KPU serta semua *stakeholder* yang terlibat akan mampu mengurangi risiko kebocoran data, sehingga proses pemilu dapat berlangsung dengan lebih aman dan terjamin. ANTARA