JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk menyelidiki dugaan kebocoran data terkait Nomor Pokok Wajib Pajak (*NPWP*). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap isu yang tengah berkembang mengenai kelayakan dan keamanan data pajak di Indonesia. Dalam keterangannya, Hadi menyebutkan bahwa setelah pertemuan dengan Dirjen Pajak pada hari Jumat mendatang, akan ada penjelasan publik yang disampaikan mengenai penyebab kebocoran data *NPWP* tersebut. Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam menangani isu ini agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas. "Nantinya kami akan menjelaskan setelah melakukan pemanggilan kepada Dirjen Pajak," ungkap Hadi usai rapat kerja yang berlangsung antara kementeriannya dan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan. Dia juga menambahkan bahwa dalam proses evaluasi ini, pihaknya tidak hanya akan memanggil Dirjen Pajak, tetapi juga akan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara (*BSSN*). Hadi berharap evaluasi menyeluruh ini dapat menyelidiki aspek-aspek mendalam mengenai kebocoran data tersebut, termasuk mencari tahu titik-titik rawan dan faktor yang menyebabkan terjadinya kebocoran data *NPWP*. Penasaran dengan situasi ini, Hadi menyatakan, "Apakah Dirjen Pajak menyimpan datanya di *Pusat Data Nasional Sementara* 2? Kami perlu memahami juga apa yang menjadi kelemahan dalam sistem hingga kebocoran ini dapat terjadi." Menurut Hadi, saat ini BSSN sedang gencar melakukan evaluasi dan investigasi terkait tuduhan kebocoran tersebut. Dia juga mengkonfirmasi bahwa terdapat sejumlah data *NPWP* yang diduga bocor dan tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh pemilik yang sah. "Saat ini, BSSN terus melakukan evaluasi, dan kami turut berperan aktif dalam proses ini. Terdapat beberapa ketidakcocokan data yang teridentifikasi," jelasnya. Tuduhan kebocoran data *NPWP* ini pertama kali mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengunggah tangkapan layar dari situs *Breach Forums*. Dalam unggahan tersebut, ia menyebutkan bahwa sekitar enam juta data *NPWP* dijual di situs dengan harga mencapai Rp150 juta, yang ditawarkan oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024. Selain dari data *NPWP*, data lainnya yang juga dikabarkan bocor mencakup Nomor Induk Kependudukan (*NIK*), alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (*email*), dan informasi penting lainnya. Dalam cuitan yang sama, Teguh juga mengklaim bahwa data yang bocor tersebut termasuk milik Presiden Joko Widodo serta anak-anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. ANTARA