JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wahidin, menyampaikan bahwa prevalensi penggunaan alat kontrasepsi modern di Indonesia masih belum mencapai target yang ditetapkan. "Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tahun 2024 adalah tahun terakhir. Saat ini, kami masih menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah meningkatkan *modern contraceptive prevalence rate* (mCPR) menjadi 63,41 persen. Berdasarkan data terakhir dari pendataan keluarga oleh BKKBN, angka yang tercatat baru mencapai 60,9 persen. Oleh karena itu, kami perlu melakukan langkah-langkah yang signifikan untuk meningkatkan angka tersebut dalam waktu dekat," ungkapnya dalam sebuah diskusi daring di Jakarta. Selain meningkatkan mCPR, Wahidin juga menekankan pentingnya mengurangi angka kelahiran total atau *total fertility rate* (TFR) menjadi 2,1. "Saat ini, TFR telah mencapai angka 2,14 berdasarkan pendataan keluarga. Namun, ingin dicatat bahwa terdapat disparitas yang cukup mencolok antar kabupaten dan provinsi. Beberapa daerah masih mencatatkan angka di atas 3, sementara yang lain sudah berada di bawah 2,1," jelasnya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan target berikutnya adalah menurunkan ketidakpuasan terhadap kebutuhan ber-KB atau *unmet need* menjadi sekitar 7,4 persen. "Target ini sangat krusial karena ada pasangan usia subur yang tidak memiliki anak, namun tidak memiliki akses terhadap alat kontrasepsi. Hal ini tentunya berdampak pada dinamika pertumbuhan penduduk," tuturnya. Wahidin juga menyoroti kebutuhan untuk menurunkan angka kelahiran di kalangan remaja, khususnya pada kelompok usia 15-19 tahun. "Kelahiran di rentang usia ini sangat berisiko. Kami berharap pada tahun 2024, angka kelahiran di kelompok tersebut dapat mencapai 18 per 1.000 kelahiran," ujarnya. Dalam upaya mencapai semua target tersebut, Wahidin menekankan perlunya kebijakan yang komprehensif dalam penyelenggaraan program keluarga berencana, yang berbasis kewilayahan dan disesuaikan dengan segmentasi sasaran. "BKKBN kini menerapkan program yang bersifat asimetris. Kami tidak memasukkan satu program yang seragam untuk seluruh wilayah, melainkan ada daerah yang menjadi fokus prioritas untuk program tertentu," terangnya. Ia menambahkan bahwa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kontrasepsi yang berkualitas, BKKBN berencana memperkuat kualitas layanan dan menjaga kuantitasnya, terutama mulai tahun 2025. "Salah satu strategi yang kami laksanakan adalah memperkuat kapasitas fasilitas layanan kesehatan, termasuk meningkatkan kualitas SDM seperti bidan yang berperan penting dalam pelayanan KB," paparnya. Wahidin menekankan peran bidan dalam menjelaskan berbagai metode kontrasepsi, membantu calon akseptor memilih metode yang sesuai, serta menciptakan suasana nyaman saat menerima pelayanan. Selain itu, bidan juga berfungsi untuk menginformasikan efek samping metode kontrasepsi, meminta akseptor untuk melakukan kunjungan lanjutan, melakukan konseling saat *antenatal care*, serta memantau kualitas pelayanan KB yang diberikan. Dengan upaya dan kebijakan yang terencana, diharapkan program ini dapat mencapai hasil yang positif dalam memperbaiki kesehatan reproduksi dan kependudukan di Indonesia. ANTARA