MAKASSAR –
**Borneonews - Makassar**, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemajuan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Hal ini disampaikan saat dirinya menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024 yang berlangsung di Jakarta. Dalam pernyataannya, Firman menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan digitalisasi yang lebih cepat dan efisien di masing-masing wilayah. “Partisipasi kita dalam Rakornas P2DD ini memperkuat keputusan untuk mempercepat digitalisasi di daerah. Ini merupakan langkah penting untuk menciptakan sinergi antara pemerintah di berbagai tingkatan,” ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima di Makassar. Lebih lanjut, Firman menyampaikan beberapa poin krusial yang dibahas selama pertemuan tersebut. Salah satunya adalah kebutuhan untuk meningkatkan infrastruktur digital dengan memperkuat jaringan sesuai arahan dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, serta Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas. Untuk mendukung digitalisasi, Pemerintah Kota Makassar memiliki program Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi yang dikenal dengan sebutan *Pakinta*. Ini menjadi salah satu bukti bahwa Makassar serius dalam mendorong penggunaan teknologi dalam proses transaksi. “Dalam tiga tahun terakhir, Kota Makassar telah berhasil menempatkan dirinya dalam posisi yang signifikan dalam hal digitalisasi. Tahun lalu, kami juga menerima penghargaan TP2DD 2023 sebagai Kota Terbaik berkat aplikasi Pakinta. Ini menandakan bahwa kami terus memperbaiki dan berinovasi dalam menerapkan digitalisasi transaksi kepada masyarakat,” ungkap Firman. Saat ini, aplikasi Pakinta berfungsi untuk melayani pajak daerah, dan rencananya ada pengembangan lebih lanjut, di mana ke depannya juga akan mencakup pembayaran retribusi sampah, sehingga semua aspek transaksi dapat dilakukan secara digital. Di sisi lain, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa rakornas kali ini merupakan forum yang sangat penting untuk membahas strategi dan usaha dalam memajukan digitalisasi daerah. Fokus utamanya adalah pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyediaan infrastruktur jaringan di seluruh Indonesia. Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan implementasi P2DD harus berlandaskan pada tiga pilar utama: penguatan regulasi dan koordinasi, penguatan ekosistem transaksi digital pemerintah daerah, dan penguatan infrastruktur. “Ketiga pilar tersebut perlu menjadi perhatian setiap kepala daerah. Selain itu, ada empat indikator penting yang perlu terus dipantau, yakni kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur digital, daya beli masyarakat kelas menengah, serta pembukaan pasar ekspor. Satgas P2DD juga harus dapat mengakomodasi ketentuan umum terhadap PDRB, sosialisasi, dan branding,” imbuhnya. ANTARA