Pembekalan Anggota DPR Baru, Pahami Hak dan Tugas di Era Digital

**Borneonews - Jakarta**, Anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024-2029 baru-baru ini menerima pembekalan penting mengenai hak-hak administrasi serta tata cara persidangan. Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyatakan bahwa kegiatan tersebut sangat krusial agar para anggota baru dapat memahami berbagai aspek yang terkait dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Kegiatan pembekalan ini juga mencakup pemahaman mengenai keahlian yang diperlukan dalam menjalankan tugas mereka secara efektif. Dalam era digitalisasi yang terus berkembang, Indra menekankan bahwa segala informasi, administrasi, dan materi rapat yang diperlukan untuk setiap alat kelengkapan dewan (AKD) kini disajikan dalam bentuk digital. Ia mengungkapkan, "Kita harus bergerak menuju sistem *paperless* atau tanpa kertas. Ke depan, kolaborasi antara Sekretariat Jenderal dan anggota DPR akan semakin vital, terutama saat menerapkan konsep Parlemen Modern." Selama pelaksanaan kegiatan ini, semua materi rapat, baik pada tingkat komisi maupun dalam sidang paripurna, kini dapat diakses melalui teknologi *cloud* dan dilengkapi dengan *barcode*. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses kerja DPR secara keseluruhan. Setelah sesi orientasi mengenai hak-hak administrasi, anggota dewan yang baru akan melanjutkan dengan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Pemantapan ini akan dilakukan melalui metode ceramah, yang diharapkan tidak hanya akan memberikan pengetahuan, tetapi juga membekali anggota dewan dengan pemahaman yang mendalam pada misi dan tanggung jawab mereka ke depan. Indra berharap kegiatan ini dapat memberikan landasan yang kuat bagi semua anggota DPR terpilih. Dia juga menekankan pentingnya komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, yang merupakan cakupan dasar negara kita. Dalam konteks pemilihan anggota DPR, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Mochammad Afifuddin, melaporkan bahwa ada 580 calon anggota DPR RI terpilih. Di antara mereka, sebanyak 152 orang merupakan anggota baru yang pertama kali menjabat di lembaga legislatif. ANTARA