JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pemerintah Republik Indonesia berencana untuk meluncurkan portal layanan digital terpadu secara terbatas bagi 40 ribu pengguna pada akhir bulan September ini. Inisiatif ini diusung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Portal layanan digital yang akan diperkenalkan mencakup beberapa elemen penting, di antaranya portal layanan publik terintegrasi yang disebut INAku, portal administrasi pemerintahan known as INAgov, serta sistem identitas digital terpadu bernama INApas. Dalam tahap uji coba awal ini, pemerintah berharap dapat memperoleh 40 ribu umpan balik dari pengguna hingga akhir tahun 2024. Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas, dalam laporan yang disampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024 di Jakarta, menyatakan, "Kami meluncurkan platform ini di bulan ini dalam format terbatas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan umpan balik dari antara 10 ribu hingga 40 ribu pengguna. Dengan demikian, kami dapat memperbaiki masalah yang ada terkait dengan ini (*Govtech*), sehingga ke depan akan ada perbaikan terhadap sistem yang kami rilis secara terbatas saat ini." Azwar menambahkan bahwa setelah mendapatkan 40 ribu umpan balik untuk evaluasi, pemerintah berencana untuk meluncurkan platform tersebut secara bertahap di daerah-daerah tertentu yang telah siap pada tahun depan. “Target kami adalah mencapai 40 ribu pengguna hingga bulan Desember. Selanjutnya, pada tahun 2025, kami akan mulai meluncurkan platform ini secara bertahap ke daerah-daerah yang telah siap menjadi *pilot project*,” jelasnya. Penerapan portal layanan digital ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023. Azwar menilai bahwa implementasi portal ini merupakan tonggak penting dalam transformasi digital yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan. Contoh keberhasilan lain dapat diambil dari pengalaman negara Estonia, yang berhasil meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebanyak 10 kali lipat dalam dua dekade. Hal ini terjadi berkat sistem layanan publik yang terdigitalisasi dan terintegrasi dengan baik. "Situasi serupa juga terjadi di Tiongkok, yang berhasil mengurangi angka kemiskinan sebanyak 0,6 persen berkat ketepatan sasaran dalam program-program bantuan yang berbasis digital," ungkap Azwar. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga merupakan Ketua Satgas P2DD, menyampaikan beberapa capaian dan realisasi dari kegiatan Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Hingga semester pertama tahun 2024, implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) mencatatkan hasil 87,9 persen, dengan total 480 Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah mencapai level digitalisasi. Jumlah Pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja untuk tahun 2023 ini juga meningkat menjadi 512, setara dengan 93,7 persen. Dengan demikian, ia mendorong penguatan ekosistem transaksi digital di Pemerintah Daerah melalui peningkatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam menyediakan layanan yang mendukung digitalisasi dalam hal pajak dan retribusi daerah, salah satunya dengan mendukung mekanisme *split payment* untuk Opsen PKB dan BBNKB. ANTARA