JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengemukakan bahwa penerapan sistem pengelolaan bahan bakar pesawat, khususnya *avtur*, melalui skema multiprovider berpotensi untuk menurunkan harga tiket pesawat. Menurutnya, kebijakan ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap keterjangkauan harga tiket, yang merupakan salah satu prioritas setelah pajak dan bea cukai. Dalam pernyataannya di Jakarta, Sandiaga menyatakan, "Kami fokus pada keterjangkauan harga tiket pesawat, sebab hal ini akan menunjang kelancaran transportasi udara dan mendorong sektor pariwisata." Ia juga menambahkan bahwa rencana untuk membahas kebijakan penurunan harga tiket pesawat akan dilakukan pada Selasa, 24 September, dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. "Luhut telah menyatakan akan ada diskusi mengenai ini. Kami berharap bahwa hasil dari pertemuan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam penurunan tarif tiket domestik," jelasnya. Sandiaga berharap agar kebijakan ini dapat segera diimplementasikan sebelum pemerintahan baru mulai bertugas. "Target kami adalah menyelesaikan kebijakan ini sebelum pemerintahan baru beroperasi, sehingga harga tiket dapat diturunkan sesegera mungkin," ujarnya. Terkait dengan hal ini, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, telah mengusulkan agar pengelolaan *avtur* dilakukan oleh beberapa penyedia, bukan dijalankan dalam bentuk monopoli, sebagai upaya untuk mengurangi harga tiket pesawat. Rekomendasi ini datang dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menilai langkah ini perlu untuk menciptakan kompetisi yang sehat. Budi Karya menyebutkan bahwa pengelolaan multifase ini merupakan bagian dari empat strategi untuk mereduksi harga tiket pesawat. Salah satu strategi tersebut adalah berkaitan dengan pajak suku cadang pesawat. Dia menegaskan bahwa pajak yang tinggi dapat mengakibatkan peningkatan biaya yang juga berdampak pada harga tiket. "Jika suku cadang dikenakan pajak yang tinggi, banyak pesawat Indonesia akan memilih untuk melakukan perbaikan di luar negeri, yang tidak hanya membebani biaya tetapi juga berpotensi menimbulkan *capital flight*," tambahnya. Aspek lain yang dibahas adalah soal Pengadaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap *avtur* dan penumpang. Walaupun PPN diterapkan, ada kemungkinan pengelolaan yang lebih efisien bisa diupayakan, mengingat PPN di sejumlah negara tidak tinggi. Menhub juga berencana untuk mengevaluasi biaya-biaya lain yang terkait dalam industri penerbangan guna menciptakan struktur biaya yang lebih kompetitif di Indonesia. Langkah-langkah ini diharapkan bisa memberikan dampak langsung terhadap harga tiket dan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan udara. ANTARA