BANDA ACEH –
**Borneonews - Banda Aceh**, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DMPG) Aceh baru-baru ini mengumumkan bahwa daerah ini akan menerima tambahan alokasi Dana Desa sebesar Rp159,54 miliar. Dana ini bersumber dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024. Kepala DMPG Aceh, T Aznal Zahri, menyampaikan bahwa alokasi tambahan tersebut akan dibagikan kepada berbagai desa di seluruh 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh. Ia mengungkapkan penghargaan dan apresiasi kepada desa-desa yang berhasil mendapatkan insentif Dana Desa ini berkat kinerja mereka yang baik. Penambahan Dana Desa ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 352 Tahun 2024, yang memuat rincian insentif bagi masing-masing desa. Insentif ini diberikan kepada desa-desa yang menunjukkan kinerja terbaik, yang dinilai berdasarkan kriteria utama serta kriteria kinerja yang ditetapkan oleh Kemenkeu Republik Indonesia. Kriteria utama yang menjadi dasar penilaian meliputi efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola keuangan desa, serta komitmen untuk bebas dari praktik korupsi. Sementara itu, kriteria kinerja mencakup aspek-aspek seperti kinerja pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, akuntabilitas, dan pengakuan atau penghargaan yang diterima desa dari kementerian atau lembaga negara. Aznal berharap bahwa tambahan dana tersebut dapat digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan prioritas di masing-masing desa, sehingga dapat mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Distribusi dana ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 145 Tahun 2023, tentang pengelolaan Dana Desa, serta PMK Nomor 146 Tahun 2023 yang mengatur soal pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2024. Total alokasi tambahan Dana Desa sebesar Rp159,54 miliar akan diterima oleh 1.266 desa dari total 6.497 desa yang ada di Aceh. Beberapa contoh pembagian dana tersebut meliputi Kota Subulussalam yang mendapatkan Rp2,16 miliar untuk 18 desa, Langsa Rp1,85 miliar untuk 14 desa, dan Lhokseumawe Rp1,98 miliar untuk 15 desa. Selain itu, Kabupaten-kabupaten lain juga mendapatkan bagian, seperti Pidie Jaya dengan Rp5,41 miliar untuk 45 desa, Bener Meriah Rp6,22 miliar untuk 47 desa, dan Aceh Utara Rp19,57 miliar untuk 165 desa. Dengan demikian, alokasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang diperlukan. ANTARA