JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Dalam Negeri mengingatkan kepada seluruh satuan kerja (satker) di bawah binaan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan agar penyerapan anggaran pada triwulan III dan IV dapat mencapai target minimal sebesar 99,13 persen. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Harian Sekretaris Direktorat Jenderal tersebut, Mey Rany Wahida Utami. Dalam sesi *Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III, dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran bagi Satker Pusat, Dekosentrasi, dan Tugas Pembantuan Tahun 2024*, Mey menegaskan pentingnya pencapaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditargetkan sebesar 96. Dia juga menekankan perlunya evaluasi terhadap IKPA di masing-masing satker agar dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Lebih lanjut, Mey meminta satker untuk memperhatikan kaidah pelaporan dan periodisasi penyusunan laporan keuangan agar proses ini berjalan tertib. Peninjauan kembali dokumen pertanggungjawaban kegiatan juga diharapkan menjadi langkah mitigasi untuk mengurangi risiko temuan yang berulang. Selain itu, dia menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang intensif dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. Pada semester I tahun anggaran 2024, terdapat sepuluh satker di bawah binaan Ditjen Bina Adwil yang berhasil mencapai nilai IKPA dan realisasi anggaran terbaik. Daerah-daerah yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat Daerah Provinsi Riau dengan nilai IKPA 100; 2. Inspektorat Provinsi Jambi dengan nilai IKPA 100; 3. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai IKPA 98,46; 4. DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai IKPA 98,43; 5. BAPPEDA Provinsi Riau dengan nilai IKPA 98,23; 6. Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai IKPA 98,00; 7. Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dengan nilai IKPA 97,72; 8. DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai IKPA 97,70; 9. Inspektorat Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai IKPA 96,87; dan 10. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan nilai IKPA 96,83. Mey mengungkapkan apresiasi kepada satker dekonsentasi yang telah mencatat prestasi dengan pencapaian IKPA yang tinggi. Dia menyatakan bahwa kesuksesan ini adalah hasil dari kerja keras serta komitmen semua pihak dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran. Di kesempatan tersebut, Mey juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengelola keuangan di Kemendagri yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama satu dekade berturut-turut. Dia berharap prestasi ini dapat meningkatkan komitmen dan kinerja pengelolaan anggaran oleh semua pemangku anggaran. Selain itu, menurutnya, penyusun laporan keuangan perlu cermat dalam mencatat segala transaksi keuangan serta permasalahan yang muncul di lapangan dan berupaya melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi isu-isu tersebut. ANTARA